Fungsi Pengawasan dan Kontrol, Komisi II DPRD Ternate Action
"Kalau Dinas Koperasi dan UKM Ternate bahasnya tentang pembinaan, peningkatan serta produktifitas pelaku usaha, "kata Rusdi A.IM
Penulis: M Julfikram Suhadi | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Senin (3/2/2025), Komisi II DPRD Kota Ternate Bidang Perekonomian dan Keuangan memanggil sejumlah Pimpinan OPD.
OPD yang dipanggil adalah Dinas Pergubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Kepada TribunTernate.com, perihal pertemuan tersebut dibenarkan Ketua DPRD Kota Ternate, Maluku Utara Rusdi A.IM.
Dijelaskan, Dinas Perhubungan dipanggil untuk membicarakan digitalisasi retribusi parkir kedepan.
Baca juga: Seluruh Penarikan Retribusi Parkir di Ternate Akan Berbasis Digital
BP2RD dan Disperindag diminta penjelasan terkait pengelolaan pasar, dan upaya peningkatan capaian target PAD.
"Kalau Dinas Koperasi dan UKM bahasnya tentang pembinaan, peningkatan serta produktifitas pelaku usaha, "ungkapnya.
Di sisi lain, Rusdi menyinggung belum maksimalnya sumber pendapatan dari subsektor retribusi pasar dan pertokoan.
"Retribusi yang ditarik tidak berbanding lurus dengan potensi yang ada, "ungkap Rusdi.
Baca juga: 6 Fakta Speedboat Basarnas Meledak: Kronologi, Korban, Penyebab Kecelakaan, Wartawan Metro TV Hilang
"Kenapa? menurut hemat saya, potensi retribusi tersebut ada yang menguap alias bocor, "bebernya.
Menurutnya, kebocoran karena kurang dioptimalkan. Karena itu, diharapkan OPD terkait kedepan dapat memberikan kontribusi PAD dari subsektor retribusi yang ada di pasar.
"Karena banyak potensi pendapatan belum dimaksimalkan, "tandas Rusdi mengakhiri. (*)
Advokat Malut Sebut Abolisi-Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Terkesan 'Politis' |
![]() |
---|
Polres Taliabu Sita Puluhan Liter Miras di KM Ratu Maria |
![]() |
---|
Aliansi Taliabu Bersatu Gelar Aksi Bakar Lilin Malam Ini, Tuntut Perhatian Pemprov Maluku Utara |
![]() |
---|
3 Berita Populer Malut: Aipda Helmi Djalaluddin jadi DPO - Wamenkes RI Janji Alkes untuk RSUD CB |
![]() |
---|
RKPD Perubahan Halmahera Selatan 2025 : Bappeda Malut Dorong Pembangunan yang Lebih Adaptif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.