Sekprov Maluku Utara Tepis Rumor Mundurnya Sejumlah Pimpinan OPD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Beredar rumor bahwa sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Maluku Utara akan mengundurkan diri sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sherly Loas dan Sarbin Sehe dilantik pada 20 Februari 2025.

Kabar ini muncul karena adanya dugaan bahwa beberapa Pimpinan OPD tersebut merasa memiliki perbedaan pilihan politik, dalam Pilgub Maluku Utara lalu.

Menyanggapi hal tersebut, Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Ia memastikan Pemprov Maluku Utara tetap berjalan stabil, dan seluruh jajaran siap mengawali masa transisi hingga pelantikan Kepala Daerah baru.

Baca juga: Suporter Malut United di Ternate Double Bahagia, Dapat Tiket Gratis dan Kemenangan

"Sampai hari ini, Pemprov Maluku Utara tetap berjalan stabil. Semua jajaran siap mengantarkan masa jabatan Pj Gubernur hingga pelantikan pada 20 Februari nanti, sekaligus menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur baru, "ujarnya kepada Tribunternate.com, Selasa (11/2/2025) di Ternate.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transisi pemerintahan sejauh ini berjalan lancar, baik dalam hal konsolidasi program, penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Hingga persiapan mental ASN dalam mkonsolidasi program, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, hingga persiapan mental ASN dalam menyambut pemimpin baru.

"Arahan dari Pj Gubernur Maluku Utara kepada seluruh ASN sudah dikonsolidasikan dengan baik, "tegas Abubakar Abdullah.

Ia juga menampik isu ini dengan menyebut bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan atau informasi resmi mengenai hal tersebut.

"Kalau pun ada pejabat A atau B yang ingin mengundurkan diri, saya yakin itu hanya rumor."

Baca juga: Dinas Pendidikan Taliabu Janji Tindak Tegas Guru Malas Berkantor

"Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar hal seperti itu di lingkungan Pemprov, "katanya.

Sebagai mantan aktivis PMII Maluku Utara, Abubakar Abdullah menegaskan ASN memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional dan loyal terhadap pemerintah yang sah.

"ASN itu dilukiskan bekerja sesuai aturan dan loyal terhadap pemerintahan. Tidak ada alasan bagi seorang ASN untuk mundur dari jabatan hanya karena perbedaan politik, "tutupnya. (*)