Pengambilan Sumpah WNI Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James Akan Dilaksanakan di Eropa

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pengambilan sumpah WNI Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James akan dilaksanakan di Eropa.

Berikut pernyataan Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga yang dilansir Tribunternate.com daro KOMPAS.com.

PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk ketiga pemain tersebut.

Audero, Pelupessy dan Dean James diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Baca juga: Profil Jordi Cruyff, Penasihat Teknis Timnas Indonesia yang baru

Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Australia pada 20 Maret, diikuti melawan Bahrain pada 25 Maret 2025.

Oleh karena itu, PSSI mencoba mempercepat proses naturalisasi Audero, Pelupessy, dan Dean James. 

Berkas administrasi Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James dipastikan sudah diserahkan ke Kemenpora pada Kamis (27/2/2025). 

Arya Sinulingga menyebutkan bahwa berkas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kemenpora dan akan segera dilanjutkan ke Kementerian Hukum.

Setelah itu, berkas akan dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden RI.

Apabila Presiden RI memberikan persetujuan, berkas akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Jika disetujui dalam rapat Paripurna, dokumen tersebut akan dikembalikan ke Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres).

Setelah Keppres dikeluarkan, berkas akan diserahkan ke Kemenkum untuk memulai proses pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kita sangat senang setelah proses administrasi di masukan ke Kemenpora, hari ini (Kamis, 27 Maret 2025) di sidangkan, dan tadi malam, baru saja Pak Kemenpora sudah disetujui, "ujar Arya kepada awak media di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (27/2/2025) malam WIB.

"Nanti dia akan langsung proses ke Kemenkum, cukup juga waktunya, "ucapnya.

"Mudah-mudahan minggu depan bisa masuk ke pak Presiden dan dilanjutkan kepada DPR."