Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkot Tidore

Muhammad Sinen Minta Pemprov Maluku Utara Segera Bayar DBH Tidore

Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan berharap Pemprov Maluku Utara dapat konsisten dengan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Penulis: Faisal Amin | Editor: Sitti Muthmainnah
Dok. Prokopim Tidore Kepulauan
DANA BAGI HASIL - Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pertanyakan kejelasan pembayaran DBH oleh Pemprov Maluku Utara, Senin (14/4/2025). 

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan berharap Pemprov Maluku Utara dapat konsisten dengan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Yang mana, DBH Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 belum juga dibayarkan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat diwawancarai, Senin (14/4/2025).

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bentuk Satgas untuk Kawal 9 Program Prioritas

Muhammad Sinen menyampaikan, pembayaran DBH Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp43 miliar hingga memasuki tahun 2025 ini belum mendapat kejelasan dari Pemprov Maluku Utara.

"DBH ini kan milik Kabupaten Kota, yang dititipkan kan di Provinsi, tapi anehnya Kota Tidore punya ditahan sejak tahun 2022 sampai hari ini tahun 2025 belum ada kejelasan."

"Sementara Halut dan Halbar punya langsung dibayar oleh Provinsi sebelum bulan puasa kemarin," kata Muhammad Sinen.

Muhammad Sinen menambahkan, Pemkot Tidore melalui Dinas terkait telah bertemu dan menyampaikan perihal DBH ke pihak Provinsi. Namun belum mendapat jawaban yang pasti soal pembagian DBH.

"Jadi saya minta ke Ibu Gubernur agar sampaikan ke Keuangan maupun BKD agar perhatikan DBH Kota Tidore Kepulauan, karena Halut dan Halbar sudah dibayar terus Tidore punya Kapan," pinta Muhammad Sinen.

Muhammad Sinen juga menyesalkan langkah Pemprov yang terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH Untuk Kabupaten/kota.

Menurutnya, kalaupun dibagi maka harus secara bersamaan tidak mendahulukan kabupaten/kota tertentu.

Baca juga: Anggaran Haji Capai Rp11 Miliar, Pemprov Maluku Utara Siapkan Sejumlah Pelayanan untuk CJH

"Kalau pun bagi harus bagi semua, dan  kalau belum bagi jangan dulu bagi semua, jangan dahulukan Halut dan Halbar ini indikatornya apa, sementara 10 kabupaten Kota lain ini bagaimana," tegasnya.

Ia menegaskan agar Pemprov Maluku Utara berikan kejelasan terkait DBH Kota Tidore Kepulauan paling lambat pekan ini.

"Jadi saya minta kepada Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan jangan membatasi kalau ada aksi dari Pemkot Tidore, dan itu dipastikan saya pimpin langsung," tegas Muhammad Sinen. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved