Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bentuk Satgas untuk Kawal 9 Program Prioritas

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pemprov Maluku Utara membentuk Satgas pengawasan program prioritas (Satgas PPP). 

Langkah tersebut untuk memastikan APBD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di mana, Satgas ini akan mengawal pelaksanaan 9 program unggulan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Baca juga: Anggaran Haji Capai Rp11 Miliar, Pemprov Maluku Utara Siapkan Sejumlah Pelayanan untuk CJH

Kebijakan ini menegaskan keseriusan Pemprov Malut dalam mengamankan pelaksanaan program prioritas secara transparan, akuntabel, dan langsung berdampak pada rakyat.

“Satgas ini bukan pengganti OPD, melainkan tim independen pengawas yang akan memastikan setiap program prioritas berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan menyentuh penerima manfaat yang sebenarnya,” tegas Sherly Laos, Senin (14/4/2025).

Sherly Laos menuturkan, tahap awal telah pada April 2025, dengan sinkronisasi program dan pergeseran anggaran di 10 OPD prioritas.

Lanjut Sherly, proses seleksi Satgas PPP akan digelar pada Mei 2025, setelah penyesuaian anggaran rampung.

Satgas juga akan memastikan bahwa seluruh laporan keuangan dan pertanggungjawaban belanja program dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan, meminimalisasi risiko penyimpangan dan inefisiensi.

Sherly menegaskan bahwa tidak akan dibentuk tim percepatan baru, melainkan hanya Satgas Pengawasan Program Prioritas sebagai satu-satunya instrumen resmi untuk mengawasi pelaksanaan agenda strategis.

“Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada rakyat. Satgas ini bentuk tanggung jawab moral dan politik saya kepada masyarakat Maluku Utara,” tegas Sherly.

Sherly Laos pun mengajak seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk bekerja terbuka, bersinergi dan berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan program pembangunan yang berdampak nyata.

"Satgas akan langsung berada di lapangan, melakukan verifikasi, monitoring hingga pelaporan berkala kepada Gubernur. Peraturan Gubernur tentang pergeseran anggaran akan segera diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan."

“Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada rakyat. Satgas ini bentuk tanggung jawab moral dan politik saya kepada masyarakat Maluku Utara,” tegas Sherly.

Baca juga: Chelsea dan Man United Rebutan Liam Delap, Sudah Diskusi Formal, Fans The Blues: Tolong Tolak Kami

Berikut 9 program prioritas yang akan dikawal Satgas PPP :

1. Pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB
2. Beasiswa untuk mahasiswa Maluku Utara
3. Layanan kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas kesehatan
4. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
5. Pengembangan pertanian: bibit, jalan tani, irigasi dan pembukaan lahan
6. Penguatan sektor kelautan dan perikanan: alat tangkap, SPBN, cold storage, pabrik es
7. Program dapur sehat, rumah layak huni (RTLH)
8. Rehabilitasi sekolah dan pembangunan rumah ibadah
9. Peningkatan destinasi wisata dan ekonomi produktif lainnya. (*)