Pemprov Malut
Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Malut Sarbin Sehe Tekankan Program Pendidikan Hingga Makan Gratis
Bappeda Maluku Utara menggelar forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Bappeda Maluku Utara menggelar forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara yang digelar di Ternate pada Rabu (16/4/2025) ini, dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.
Di mana, konsultasi publik merupakan langkah awal menjaring aspirasi dan menyusun arah pembangunan daerah tahun mendatang.
Baca juga: Ini Langkah Satlantas dan Dishub Ternate Tertibkan Parkir Liar
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menegaskan bahwa RKPD 2026 menjadi dokumen strategis, karena akan menjadi implementasi awal visi dan misi pemerintahan baru pasca Pilkada 2024.
“Kerangka visi dan misi kami sebagai kepala daerah terpilih akan dituangkan dalam RPJMD 2025–2029, namun arah dan janji politik itu mulai diintegrasikan melalui RKPD tahun 2026,” jelasnya.
Ia menekankan, berbagai kebijakan prioritas seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, makanan gratis bagi siswa dan kelompok rentan, pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah, menjadi bagian penting dari agenda pembangunan 2026.
Selain itu, Sarbin juga menyinggung rencana besar transformasi birokrasi dan pembangunan kawasan strategis, seperti penguatan peran Sofifi sebagai ibukota provinsi dan pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal.
Dalam forum yang dihadiri oleh unsur DPRD, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, Sarbin Sehe menekankan pentingnya partisipasi aktif.
“Konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang strategis untuk kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, agar arah pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa RKPD 2026 juga akan menjadi dasar penganggaran dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).
Oleh karena itu, program yang dirancang harus memiliki orientasi pada hasil dan manfaat luas bagi masyarakat.
Sarbin Sehe juga menyoroti tantangan global, seperti perubahan iklim dan digitalisasi, yang harus direspons dengan inovasi dan peningkatan kapasitas lokal.
Baca juga: Proyek Wi-Fi Masuk Sekolah Dimulai dari Halbar, Sherly Laos: Internet Itu Bukan Barang Mewah
“Kemajuan zaman menuntut kita beradaptasi cepat. Dunia digital telah mengubah gaya hidup dan pola ekonomi, dan kita harus hadir memberi solusi,” pungkasnya.
Forum ini menjadi tonggak awal dalam memastikan bahwa pembangunan Maluku Utara kedepan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan prioritas nasional serta tantangan global.
Pemerintah daerah berkomitmen menyusun perencanaan yang inklusif dan kolaboratif demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara menyeluruh. (*)
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sabet Baznas Award 2025: Bukti Dukungan Kuat Gerakan Zakat |
![]() |
---|
RPJMD Tidore 2025–2029 Dievaluasi, Bappeda Malut Dorong Perencanaan Lebih Visioner dan Terukur |
![]() |
---|
140 ASN Pemprov Maluku Utara Masuk Masa Purna Bhakti, Sherly Laos Beri Pesan Menyentuh |
![]() |
---|
Ini Jejak Karier dan Harta Kekayaan Muhammad Assyura Umar, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Malut |
![]() |
---|
UKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah, Pemprov Maluku Utara Beri Stimulus Alat Penunjang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.