Tasman Balak Sesali Pansus LKPJ Wali Kota Ternate Tak Jangkau Pulau Batang Dua

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, sesali Pansus LKPJ Wali Kota 2024 yang tidak menjangkau Kecamatan Pulau Batang Dua dalam kunjungan.

Tasman menyampaikan ia turut mengapresiasi Pansus LKPJ Wali Kota tahun 2024 yang telah menjalankan tugas.

Namun, Tasman menyayangkan Pansus LKPJ Wali Kota 2024 tidak mengunjungi Pulau Batang Dua dalam agenda kerja.

Baca juga: Miliki 2 Tanah Bangunan, Ini Harta Kekayaan Kepala Dispora Tidore Ali Dukomalamo

Padahal, lanjut politisi partai Gerindra Kota Ternate ini, banyak proyek nasional maupun daerah yang dibiayai oleh APBN maupun APBD lolos dari DPRD.

“Fungsi DPRD ini pengawasan, kok bisa lepas. Ada apa ini,” tanya Tasman, Jumat (18/4/2025).

Menenggapi kritikan Tasman Balak, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A IM, mengatakan bahwa wajar saja jika anggota DPRD menyampaikan kritikannya.

“Yang penting pansus sudah melaksanakan tugasnya, masalah pansus tidak ke Batang Dua, kendala krusialnya saya tidak tahu,” kata Rusdi.

Menurut Rusdi, bisa saja Pansul LKPJ Wali Kota 2024 tidak berkunjung ke Pulau Batang Dua karena terkendala anggaran

"Bisa jadi karena terkendala anggaran sampai pansus tidak bisa turun ke Batang Dua. Nanti konfirmasi ke ketua Pansus,” tuturnya

Sementara, Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota, Fuad Alhadi, menuturkan bahwa pansus sudah maksimal melaksanakan tugasnya. 

"Lagi-lagi tidak ke Batang Dua itu yang jadi persoalan. Padahal kita punya keinginan besar untuk kesana, tapi karena fasilitas yang terbatas sehingga terpaksa tidak sempat ke Batang Dua,” jelasnya.

Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Ternate Dipangkas, Ini Tanggapan Rusdi A IM

Fuad menerangkan, anggota DPRD dapil Batang Dua merasa hal tersebut tidak terakomodir, sehingga Tasman Balak menginterupsi.

“Kita sangat mendukung, hanya saja kita dibatasi kondisi anggaran, akhirnya tidak bisa melaksanakan tugas secara merata dan adil,” jelasnya.

Fuad akui, pansus sudah berusaha maksimal dengan waktu yang diberikan hanya satu bulan. (*)