Jadwal Pelantikan JPT Pemkot Ternate Belum Pasti

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE--  Jadwal pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, belum pasti.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, saat ditemui awak media usai acara penutupan STQH di Benteng Oranje, Senin (21/4/2025) malam.

"Jadwal pelantikan JPT sendiri belum, namun pada akhirnya akan dilakukan. Bulan ini juga belum," ungkap Tauhid Soleman.

Baca juga: Raih Juara Umum STQH 2025, Kecamatan Ternate Tengah Bakal Melaju ke Tingkat Provinsi

Dia menyebut, bahwa butuh persiapan dulu secara menyeluruh dari seluruh pejabat Eselon II, baru kemudian bisa disampaikan ke Kemendagri

Meski demikian, Tauhid menyatakan, kemungkinan besar nama-nama yang sudah dikantongi tidak berubah.

Di mana, penilaian itu sesuai dengan hasil uji kompetensi yang disampaikan.

"Hasil uji kompetensi kemarin itu sudah pasti, tidak berubah," katanya.

Sebagai informasi, Hasil uji kompetensi (Ukom) telah disampaikan ke Mendagri untuk mendapatkan persetujuan pelantikan.

Namun, hingga kini, pihaknya belum mengetahui hasil persetujuan oleh Mendagri, Tito Karnavian.

Namun, Tauhid bilang, berdasarkan hasil Ukom yang telah diterimanya, akan ada sejumlah pejabat yang mengalami rotasi. Sementara, posisi lainnya akan di non job.

Baca juga: Ini Respons Amin Subuh Soal Gejolak Internal DPRD Ternate 

Untuk Diketahui, para pimpinan OPD yang mengikuti Ukom adalah Anwar Hasjim Asisten Administrasi Umum, Safia M Nur Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bahtiar Teng Kepala Dinas DPMPTSP, Rusan M Nur Taib, Kepala Dinas PUPR.

Kemudian Damish Bashir Kepala Diskomsandi, Fathiyah Suma Kepala Dinas Kesehatan, Samin Marsaoly Kepala BKPSDM, Aldy Ali Sekwan DPRD, Faisal Dano Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mochtar Hasim Kepala Dinas Perhubungan.

Rustam P Mahli Kepala Dinas Pariwisata, Jufri Ali Kepala BP2RD, Abdullah Hi Saleh Kepala BPKAD, Nuryadin Rachman Kepala Badan Kesbangpol, dan Ardini Radjiloen Staf Bidang 
Pemerintahan Hukum dan Politik. (*)