Fix! Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Ternate dan DPRD 'Tapotong' 50 Persen

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate dan DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar), telah menggelar rapat terkait implementasi Inpres Nomor 1 tahun 2025, Selasa (22/4/2025).

Di mana dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025 tersebut terkait dengan efesiensi atau rasionalisasi APBD

Perihal tersebut disampaikan Ketua TAPD Kota Ternate, Maluku Utara Rizal Marasaoly kepada Tribunternate.com.

Kata dia, untuk APBD, ada sejumlah pagu yang telah dirasionalisasi sesuai amanah Presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut.

Baca juga: Dihadapan Warga, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub: Aktivitas Tambang PT STS Dihentikan Sementara

Yang mana untuk anggaran perjalanan dinas telah dipangkas sebesar 50 persen.

Pemangkasan itu dilakukan mulai dari anggaran perjalanan dinas di pemerintahan hingga DPRD

"Telah kami lakukan semua, di mana total rasionalisasi itu kurang lebih Rp 25 miliar, "bebernya.

Lanjutnya dalam rasionalisasi ada 7 program Asta Cita yang akan didorong untuk memberi penguatan pada beberapa program.

"Program tersebut seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan beberapa program dasar lainnya, "katanya.

Menurut Rizal marsaoly, Asta Cita itu mestinya menjadi penguatan dari rasionalisasi anggaran.

"Karena ini yang nantinya digunakan sebagai bahan dilampiran untuk dilaporkan ke Kemendagri melalui Gubernur, "tuturnya.

Rizal menegaskan, rasionalisasi anggaran tidak mengurangi atau mempengaruhi program strategis pemerintah kedepannya.

Baca juga: Seleksi Paskibraka Tidore 2025 Mulai Dibuka, Muhammad Sinen Beri Pesan Mendalam

"Karena rasionalisasi yang kami lakukan sesuai dengan Inpres, yang termaksu hanya perjalanan dinas 50 persen."

"Sehingga kami sudah melakukan itu, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas oleh wali kota, wakil wali kota, sekertariat dan komponen-komponen perjalanan dinas yang ada di OPD hingga DPRD, "paparnya.

Dengan begitu ia berharap agar program-program yang telah di rasionalisasi tidak mengganggu apa yang menjadi substansi, atau semangat memperbaiki daerah. (*)