DPRD Maluku Utara Minta Jangan Terburu-buru Wacanakan Hak Angket

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Meski dikabarkan adanya wacanakan hak angket beberapa fraksi besar di DPRD Maluku Utara ke Gubernur Maluku Utara, namun Kuntu Daud masih menanggapi datar.

Kepada TribunTernate.com, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara mengatakan, sebaiknya semua ini janganlah terlalu terburu-buru mengwacana adanya hak angket ke Guburnur Sherly Laos soal kinerjanya. 

"Jadi soal kebijakan pergeseran anggaran 10 OPD itu, sejauh ini kan belum fainal dilaksanakan Gubernur."

"Bisa kita (DPRD) lakukan hak angket jika pergeseran anggaran sudah selesai dilakukan dan dijalankan."

Baca juga: Bersama Gebe Spartan FC, Abdou Rafiou Puncaki Daftar Top Skor Sementara Gurabati Open Turnamen 2025

Karena hak angket itu adalah bentuk dari pengawasan DPRD ke pemerintah, "ucap Kuntu, Sabtu (26/4/2025). 

Bahkan sejauh ini juga pihaknya belum tahu pasti pergeseran anggaran 10 OPD yang digaungkan sebagai program prioritas tahun ini. 

"Jadi kita bicara dan mengwacana harus buat pansus hak angket itu sudah regulasi mengatur, tetapi masalahnya harus pasti dulu tidak bisa kita merabah-rabah, karena DPRD sejauh ini belum kantongi data anggaran 10 OPD yang digeserkan."

"Bahkan hal wacana pansus hak angket saya sendiri menjadi takut, karena belum pasti kita hadapi pengawasan masalah apa sebenarnya, "jelasnya.

Apalagi sesuai informasi, Guburnur Maluku Utara juga akan mengumumkan secara resmi ke publik pada akhir bulan ini soal total anggaran yang digeserkan untuk 10 OPD.

Sehingga dirinya menginginkan agar teman-teman DPRD jangan telalu terburu-buru menwacanakan hal ini.

Baca juga: Pasangan Caca - Yani Pimpin AJI Ternate Edisi 2025-2028

"Biar saja Guburnur umumkan dulu, apakah sebelum umumkan ada surat resmi pemberitahuan ke DPRD dan jika tidak ada surat baru usulkan Pansus hak angket dibuat, "tegasnya. 

Semua ini harus menunggu momen dan pentingnya jangan terlalu tergesa-gesa menyikapi persoalan dinamika di Pemprov.

"Kita tunggu saja endingnya bagaimana soal rencana pergeseran anggaran ini dan lagian Gubernur dan Wakil Gubernur dalam proses menuju 100 hari kerja, "pungkas Kuntu Daus. (*)