3 Berita Populer Malut: Sherly Laos Pastikan Lelang 8 Jabatan Kadis - Perampingan Stuktur OPD

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Jumat (2/5/2025).

Diantaranya ada berita Gubernur Maluku Utara Sherly Laos pastikan lelang terbuka untuk 8 jabatan Kepala Dinas yang masih kosong.

Lalu berita daftar harga tiket Laga Malut United vs Persib Bandung di Stadion Gelora Kie Raha Ternate.

Baca juga: Ditunjuk Sherly Laos Jadi Kadis PMD Maluku Utara, Segini Harta Kekayaan Miftah Baay

Baca juga: IRB Tidore Naik Kategori Sangat Baik, Muhammad Sinen : Birokrasi Semakin Matang

Hingga berita Pemprov Maluku Utara diminta prioritaskan perampingan struktur OPD.

Simak selengkapnya.

1. 8 Jabatan Kadis Pemprov Malut Masih Kosong

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan, 8 jabatan Kepala Dinas (Kadis) yang saat ini kosong akan segera diisi melalui proses seleksi terbuka atau lelang jabatan.

"Saat ini proses administrasi sedang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)."

"Setelah izin diperoleh, kami akan umumkan seleksi terbuka untuk delapan jabatan yang lowong, "kata Sherly Laos, Rabu (30/4/2025).

Baca selengkapnya di sini.

2. Daftar Harga Tiket Laga Malut United vs Persib Bandung

Persib Bandung menjadi lawan selanjutnya Malut United di Liga 1 2024-2025.

Laga pekan ke 31 itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Jumat (2/5/2025).

Duel kali ini merupakan pertemuan kedua masing-masing tim di pentas tertinggi sepakbola Indonesia musim ini.

Baca selengkapnya di sini.

3. Pemprov Malut Diminta Prioritaskan Perampingan Struktur OPD

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu ini mencuat dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024 yang digelar di Sofifi, Selasa (29/4/2025) kemarin.

Anggota Fraksi PKB, Muksin Amrin, menyatakan bahwa langkah perampingan OPD harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, demi menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola anggaran serta struktur kelembagaan.

Baca selengkapnya di sini.