Ada Ribuan Posisi Kepala Sekolah di Indonesia Belum Terisi

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Ada ribuan posisi kepala sekolah (Kepsek) di Indonesia belum terisi, tepatnya 50,971.

Dilansir KOMPAS.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan bahwa Indonesia masih membutuhkan banyak kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Dirjen Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani memaparkan data tersebut dalam acara peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah (KPS).

"Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang, "kata Nunuk di gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025). Penyebab kekosongan kepala sekolah tersebut beragam.

Baca juga: Harga dan Buyback Emas di Pegadaian, Selasa 24 Juni 2025: Antam Masih Stagnan, UBS Turun Tipis

Antara lain kepala sekolah yang pensiun pada tahun 2025 sejumlah 10.899 orang. Jabatan kepala sekolah yang belum ditempati mencapai 40.000 lebih. 

Banyak sekolah belum punya kepala sekolah

Serta masih banyak sekolah yang saat ini belum memiliki kepala sekolah secara definitif. Provinsi dengan kebutuhan kepala sekolah tertinggi ialah Jawa Barat dengan angka 7.490.

Kedua, provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 6.881 dan posisi ketiga diduduki oleh Jawa Timur yang kekurangan 6.513 kepala sekolah.

"Kondisi ini menegaskan urgensinya percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui program strategis."

"Seperti program kepemimpinan sekolah agar tidak terjadi kekosongan kemimpinan yang dapat mengganggu mutu pengelolaan kesatuan pendidikan, "tegas Nunuk.

KPS sendiri adalah program yang mengarahkan dan mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif dan berkeadilan.

Baca juga: Ini Harga Emas Antam Terbaru, Selasa 24 Juni 2025: Stagnan, Buyback Turun

Melalui KPS, Kemendikdasmen berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan.

Program ini dirancang untuk tiga hal utama yaitu menyiapkan calon kepala sekolah; menyiapkan calon pengawas sekolah; dan menguatkan.

Serta menambahkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga pendidikan, serta tenaga pendidikan lainnya. (*)