Pemprov Malut
Gubernur Maluku Utara Terima Audiensi BPH Migas, Bahas Distribusi BBM dan Optimalisasi PAD
BPH Migas menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendorong implementasi aplikasi XStar
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerima kunjungan audiensi dari Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra belum lama ini.
Pertemuan ini dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar lebih akurat dan tepat sasaran, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendorong implementasi aplikasi XStar di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Aplikasi ini bertujuan meningkatkan transparansi penyaluran energi sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor energi terhadap PAD.
Baca juga: PLN UIW Maluku-Maluku Utara Terus Percepat Pemulihan Listrik di Ambon Akibat Cuaca Ekstrem
"Kami menyambut baik upaya BPH Migas dalam memastikan distribusi energi yang lebih adil dan merata."
"Wilayah kepulauan seperti maluku Utara memang butuh pendekatan lebih strategis dan berbasis data, "ujar Sherly Laos.
Usai audiensi, Yapit Sapta Putra meninjau Fuel Terminal (FT) Ternate serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di Kota Ternate.
Dalam kunjungan itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, terutama di wilayah yang sering mengalami hambatan logistik.
"Kondisi geografis Maluku Utara menuntut perhatian khusus dalam penyaluran BBM."
Baca juga: Maksud dan Tujuan Pemprov Maluku Utara Lakukan Penilaian Kompetensi ASN
"Ketersediaan pasokan harus dijaga agar masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil, tidak terganggu aktivitasnya."
"Implementasi aplikasi XStar diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi BBM subsidi."
"Tetapi juga menjadi alat kontrol yang transparan bagi pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan energi, "tegas Yapit. (*)
| Kinerja Penurunan Pengangguran Diuji, Pemprov Maluku Utara Lolos Verifikasi Awal Kemendagri |
|
|---|
| Kasus Kekerasan Masih Terjadi, Pemprov Malut Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak |
|
|---|
| WFH ASN Berlaku Nasional, Pemprov Maluku Utara Sudah Lebih Dulu Terapkan |
|
|---|
| Sherly Laos Tinjau Kondisi Pascakonflik di Halmahera Tengah, Ajak Warga Perkuat Persatuan |
|
|---|
| Soal Batas Belanja Pegawai 30 Persen, Sekprov Maluku Utara Tegaskan Tidak Ada PHK untuk PPPK |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Kerja-sama-Pemprov-Maluku-Utara-dengan-BPH-Migas.jpg)