Banyak OPD Belum Masukkan Dokumen Lelang ke BPBJ Maluku Utara, Padahal

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Menjelang akhir tahun anggaran (T.A) 2025, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara belum menyerahkan dokumen lelang proyek ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ.

Hal ini disampaikan Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/7/2025).

Hingga 22 Juli 2025, nilai paket yang telah dilelang baru Rp 77 miliar dari total pagu anggaran Rp 321 miliar.

Menurt Hairil, angka ini setara dengan sekitar 26 persen dari total yang direncanakan.

Baca juga: BPBJ Maluku Utara Umumkan Daftar Paket Lelang, Hairil: Banyak OPD Belum Setor Dokumen

"Presentase ini mencakup paket lelang umum, konstruksi, pengadaan barang hingga seleksi jasa konsultansi."

"Karena masih banyak OPD yang belum masukkan dokumennya ke sistem kami, "ujar Hairil Hi Hukum.

Salah satu alasan keterlambatan ialah efisiensi tidak lagi relevan, karena tahapan efisiensi kelima telah diselesaikan.

Baca juga: Wali Kota Tidore Muhammad Sinen Tanggapi Wacana DOB Sofifi

"Kami sudah menyurat kembali ke Sekretaris Daerah agar instruksi segera diteruskan ke seluruh OPD."

"Tersisa 4 bulan, kalau dokumen tidak dimasukkan maka kami tidak bisa melaksanakan proses lelang, "tutur Hairil Hi Hukum.

Olehnya itu pihaknya mengimbau seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar segera mengunggah daftar paket ke dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup), agar tahapan pengadaan dapat segera berjalan. (*)