Pemkot Ternate Bahas Laporan Tahap I Akhir LPP APBD 2024, Ini Poin-poin Pentingnya

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemkot Ternate, Maluku Utara dan DPRD Kota Ternate membahas laporan tahap I akhir Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024.

Dalam pembahasan itu, Pemkot menjawab beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Banggar DPRD.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, ada beberapa poin yang telah diantisipasi agar maksimalkan APBD 2026.

Misalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja, pendapatan yang sah dan belanja modal dan lain sebagainya.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Papan Peringatan untuk Warga Kelurahan Ubo Ubo - 2 Polisi Terlibat Narkoba

Kemudian ada beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara yang telah ditindaklanjuti.

Pihaknya juga akan menghindari utang bawaan yang sudah pasti membebani APBD selanjutnya.

"Kami juga berjanji akan terus memanilisir utang kemarin supaya tak lagi terbawa di tahun ini, "kata Rizal Marsaoly.

Menurutnya, ada utang yang terbawa dari 3 tahun terakhir, dan hal itu juga telah dibahas.

DPRD juga meminta seriusi tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh para perusahaan, dan melakukan penagihan.

"Terkait hal itu, BP2RD diminta agar memberikan informasi terkait kebijakan yang telah dilakukan soal peningkatan PAD."

"Perbandingan yang dilakukan adalah capaian PAD sebelum ada sistim digitalisasi dan sesudahnya."

"Disitu harus dipelajari naik atau tidak, kemudian pengaruhnya sampai setingkat mana, "jelas Rizal Marsaoly.

Masih pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh menambahkan.

LPP APBD 2024 beserta koreksi yang telah diberikan sudah di jawab TAPD Kota Ternate.

Namun lebih banyak klarifikasi terkait pendapatan transfer.