Hasil Lelang Pekerjaan Fisik Pemkab Halmahera Timur Capai 95 Persen

TRIBUNTERNATE.COM, MABA – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Halmahera Timur, Maluku Utara, mencatat progres positif dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tahun anggaran 2025.

Hingga pertengahan Agustus, proses lelang pekerjaan fisik telah mencapai 95 persen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Haltim, Ricky Chairul Richfat, saat diwawancarai pada Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Minim Pemahaman Jadi Kendala, Penjualan Mobil Listrik di Maluku Utara Masih Rendah

“Dilihat dari pekerjaan fisik untuk masing-masing OPD saat ini, proses tender sudah hampir selesai. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam percepatan realisasi program,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Halmahera Timur, sejumlah pekerjaan fisik yang merupakan lanjutan dari program tahun 2024 terutama di Dinas PUPR, Pertanian, Perikanan, dan Perkim telah mencapai 55 persen dari total target pelaksanaan.

Meski begitu, Ricky enggan merinci jenis program atau proyek fisik apa saja yang telah atau sedang dikerjakan.

Ia menambahkan, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, telah memberikan arahan agar pelaksanaan proyek fisik tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran, khususnya di bulan Desember.

“Kami juga berupaya menghindari sistem penunjukan langsung kepada kontraktor untuk pekerjaan fisik. Tujuannya agar pelaksanaan proyek tidak mandek di tengah jalan,” jelas Ricky.

Baca juga: Menyala Desa di Maluku Utara! Sherly Laos Pastikan Warga Halut Rayakan Natal Tanpa Khawatir

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Halmahera Timur bukan termasuk dalam daftar 10 kabupaten/kota dengan realisasi belanja daerah terendah secara nasional.

“Halmahera Timur justru menjadi salah satu daerah dengan pendekatan realisasi belanja yang cukup tinggi. Saat ini, belanja daerah kita sudah mencapai 49,5 persen,” tandasnya.

Menurut Ricky, capaian ini menjadi penyemangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur dan layanan publik. (*)