Baca tanpa iklan
Karena itu, tegas dia, jika UN hilang maka potensi variasi atau kesenjangan antarsekolah akan berlanjut.
"UN itu sebagai standarnya. Tapi, jika UN hilang maka potensi variasi beda besar antarsekolah akan lanjut. Ini tentu tidak diinginkan," jelasnya.
Untuk itu pula ia mempertanyakan, apakah keputusan penghapusan UN ini sudah melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh?
"Apakah sudah ada kajian? Jangan kebijakan sebesar ini hanya ide seorang dan diputus tanpa kajian mendalam," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah juga melakukan kajian mendalam atas pengganti UN.
Kajian itu imbuh dia, harus dipublikasi ke publik.
Dengan demikian semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru dan orang tua bisa memahami benar tujuan penggantian UN ke standar pendidikan yang baru.
"Sebelum diganti kaji dulu dan penggantinya juga harus dikaji mendalam. Jangan ide sesaat."
"Bahaya kalau ide yang tanpa kajian mendalam jadi kebijakan nasional," tegasnya.
2. Illiza Sa'aduddin - Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.
"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.
"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.
Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.