Baca tanpa iklan
Dari grafik yang dipaparkan Burhanuddin, terlihat pada bulan Februari, Mei, dan Juli, persentase kepuasan kinerja Jokowi berturut-turut yakni 69,5 persen, 66,5 persen, dan 65,2 persen.
Burhanuddin kemudian membandingkan tingkat kepuasan kinerja Jokowi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, meskipun tak menyebutkan sumbernya.
"Saya dapat datanya, Duterte itu yang puas 91 persen. Memang tidak setinggi Duterte, tapi yang menarik Presiden Jokowi tidak mengalami penurunan kepuasan meskipun masyarakat mengalami pandemi," katanya.
Jika ditarik sejak Jokowi menjabat pada periode pertama, Indikator mencatat kepuasan terendah terhadap kinerja Jokowi terjadi pada Juni 2015, yakni sebesar 40,7 persen.
Sementara, untuk persentase kepuasan tertinggi kinerja Jokowi sejak periode pertama, menurut data Indikator, yaitu pada September 2018 dengan angka 72,4 persen.
Burhanuddin menyebut bahwa pada 2015, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sempat turun drastis akibat adanya inflasi. Tetapi, selama beberapa tahun terakhir tingkat kepuasan publik pada Jokowi cenderung stabil di angka 60 persen.
"Bahkan pandemi itu tidak mampu menurunkan kepuasan terhadap kinerja Presiden," kata dia.
Survei Indikator ini menggunakan jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang diwawancara via telepon.
Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Survei dilakukan dalam rentang antara periode 24 sampai dengan 30 September 2020.
TNI Paling Dipercaya
Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, khusunya selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil survei, Indikator mencatat TNI menempati urutan pertama sebagai institusi yang dipercaya publik dengan persentase sebesar 89,9 persen pada September 2020.
Sementara institus dengan tingkat kepercayaan publik terendah dipegang DPR RI dengan angka 58,3 persen pada bulan yang sama.
Berturut-turut, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah di antaranya Presiden RI (85,8 persen), KPK (73,2 persen), Polri (72,9 persen), dan Kejaksaan (71,3 persen).