Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakt (PPKM).
Hal tersebut diungkap oleh Menkes era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam sebuah video di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (6/8/2021).
Seperti diketahui, alih-alih menerapkan lockdown, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih untuk membatasi kegiatan masyarakat dengan aturan PPKM.
Menurut Siti Fadilah, kebijakan PPKM yang diambil oleh pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini sudah benar.
Meskipun tak sedikit negara maju yang memilih menerapkan lockdown, Siti Fadilah menilai, Indonesia tetap lebih baik tanpa lockdown.
"Saya senang dengan Pak Jokowi untuk tidak memilih lockdown, walaupun dia didemo untuk (menerapkan) lockdown," ucap Siti, seperti dikutip TribunTernate.com dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Tak Bisa Lockdown: Masih Semi Lockdown Saja Banyak yang Menjerit Minta Dibuka
Baca juga: Inggris akan Akhiri Lockdown Covid-19: Tak Ada Lagi Masker, Tak Ada Jaga Jarak, Tak Ada Perintah WFH
Menurut Siti Fadilah, jika pemerintah menerapkan lockdown, itu artinya rakyat harus sepenuhnya tunduk pada apa pun yang dikatakan pemerintah.
"Orang yang demo itu mungkin nggak tahu, lockdown itu artinya kita seratus persen tunduk dengan mereka (pemerintah)."
"Bukan hanya mencegah pergerakan orang, tapi ingat.. begitu lockdown, perintah dari mereka (pemerintah) itu akan bersambungan terus," tegas Siti Fadilah.
Lebih lanjut, Siti Fadilah mengatakan bahwa kebijakan lockdown tidak cocok dengan rakyat Indonesia.
Menurutnya, rakyat Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara maju.
Sehingga, rakyat Indonesia tidak bisa disamakan dengan rakyat bangsa lain, begitu pula dengan penerapan kebijakannya.
"Walaupun ada sebagian yang menilai karena pemerintah tidak mau memberikan uang kepada rakyatnya yang di-lockdown, tapi rakyat Indonesia kan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain," tutur Siti Fadilah.
"Ya.. menurut saya yang paling pas memang PSBB dan PPKM. Itu sebenarnya cukup pas untuk orang Indonesia," lanjutnya.
Selain itu, Siti Fadilah juga menilai bahwa kebijakan lockdown sebenarnya adalah kebijakan yang sulit dan menyakitkan bagi sebuah bangsa.
Bahkan, menurutnya, negara-negara maju pun sebenarnya tidak sanggup jika harus terus melakukan lockdown.
Untuk itu, Siti Fadilah akhirnya mengapresiasi kebijakan pembatasan masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh Presiden RI.
"Lockdown itu sakit lho untuk suatu negara maju pun. Tapi bapak Presiden (memilih) PSBB, wah itu bagus," ucapnya.
Video selengkapnya:
Alasan Indonesia Memilih PPKM Ketimbang Lockdown
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan alasan pemerintah memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah Covid-19 daripada lockdown seperti negara lain.
"Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi," ungkap Suahasil, dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam.
Keberagaman tersebut antara lain terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.
Dari sektor keuangan di Indonesia pun, lanjut dia, terlihat dinamika lapisan masyarakat Indonesia, yang terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp1 juta dan di atas Rp10 juta.
Baca juga: 10 Orang Terkaya di Indonesia, Jumlah Orang Kaya Bertambah Meski Pandemi Covid-19 Merebak
Baca juga: Sebut Kondisi Membaik, Jokowi Pilih Perpanjang PPKM: Gas dan Rem Harus Dilakukan
Menurut dia, masyarakat dengan tabungan di bawah Rp1 juta sudah mulai menarik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di tengah Covid-19.
Sedangkan, masyarakat dengan nilai tabungan di atas Rp10 juta justru meningkat di tengah pandemi.
Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah pun kemudian menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan.
Bantuan tersebut utamanya akan diberikan kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun, masyarakat yang memerlukan bantuan dan hidup di atas garis kemiskinan juga perlu dibantu.
Oleh sebab itu, kata Suahasil, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, meski masyarakat yang berada di garis kemiskinan hanya sekitar 6,5 juta keluarga.
Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah terus memikirkan bagaimana menciptakan satu set kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisannya di tengah pandemi.
"Negara kita bukan negara kecil, ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi yang karakteristiknya beda-beda."
"Ini yang perlu kita perhatikan, setiap level pemerintahan perlu memperhatikan dengan baik," ucap Suahasil.
(TribunTernate.com/Ron)(Kompas.com)