Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang menghapus tes keperawanan dalam proses rekrutmen calon prajurit perempuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disambut baik sejumlah pihak.
Termasuk anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia.
Farah menilai hal itu sebagai langkah maju yang dilakukan TNI.
"Ini menjadi berita baik untuk Indonesia, ditiadakannya tes keprawanan merupakan langkah maju yang dilakukan oleh TNI," kata Farah kepada Tribunnews.com, Rabu (11/8/2021).
Farah menjelaskan beberapa alasan dirinya mendukung kebijakan TNI tersebut.
Pertama, dia mengatakan tes keperawanan merupakan budaya patriarki yang harus ditinggalkan.
"Masyarakat perlu memahami jika selaput dara bisa sobek bukan dari hubungan badan saja. Perempuan yang jatuh atau kecelakaan bisa menyebabkan selaput dara perempuan sobek. Mengapa penanganan nya harus disamaratakan? Janganlah lihat perempuan dari indikator keperawanannya saja," ucapnya.
Kedua, Farah menegaskan tes keperawanan merupakan sebuah tindakan diskriminatif bagi perempuan.
Baca juga: Kasus Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Warga di Merauke, Serda A dan Prada V Jadi Tersangka
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Letjen TNI Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB, Gantikan Doni Monardo
Tes keperawanan semacam ini, lanjut Farah, merupakan wujud kontrol atas seksualitas perempuan dari perspektif pro patriarki.
"Dengan adanya keinginan mengontrol seksualitas tersebut artinya ada hak-hak perempuan yang direbut. Padahal hal ini telah diratifikasi Indonesia dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta pasal 16 Konvensi yang Menentang Penyiksaan," ujarnya.
Ketiga, Farah mengatakan tes keperawanan menghalangi kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan dan tidak ada korelasinya dengan profesionalitas prajurit.
Keempat, Farah tetap setuju ada tes kesehatan reproduksi (tidak termasuk tes keperawanan) dalam tes masuk TNI bagi laki-laki dan perempuan.
Karena tes kesehatan reproduksi bertujuan untuk mengantisipasi jika ada calon prajurit yang mungkin mengidap penyakit tertentu (misalkan tumor) atau kelainan kesehatan reproduksi.
"Sehingga dapat segera dirujuk dan mendapatkan penanganan dini, karena bisa saja yang bersangkutan tidak mengetahui kondisi kesehatannya dimana hal ini bisa mengganggu kegiatan fisik yang cukup berat seperti menjalani pendidikan dasar kemiliteran," katanya.
Lebih lanjut, Farah berharap semua pihak dapat saling menghargai sesama atas kualitas substantif seseorang tanpa melihat gender.