Tuai Polemik, Dewan Syariah PKS Cabut Izin Kader Boleh Berpoligami dengan Janda

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pernikahan

Tak hanya itu, imbauan itu juga menghianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

"Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda."

ILUSTRASI pernikahan (Freepik)

"Tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami," beber Mutiara kepada Tribunnews.com, Kamis (30/9/2021).

Ia lantas menyinggung soal upaya untuk mencari jalan keluar kemiskinan yang dialami oleh para janda.

Seharusnya, kata Mutiara, para perempuan yang berstatus janda diberikan program bantuan dan pemberdayaan bukan malah melalui program poligami.

"Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai upaya untuk menikahi janda guna membantu anak yatim kurang tepat.

Sebab, ada cara lain yakni dengan memberikan bantuan beasiswa agar bisa tetap sekolah, bukan menikahi sang ibunda.

"Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya," jelasnya.

(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi/Rizki Sandi Saputra, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wacana PKS Izinkan Kader Berpoligami dengan Janda Berakhir, Banjir Kritikan dari Publik

Berita Terkini