Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pada akhir tahun 2021, pihaknya akan mengevaluasi daerah-daerah yang tidak mencapai target 70 persen untuk vaksin dosis pertama.
Tito tak segan-segan akan memberi sanksi pada daerah tersebut, berupa disinsentif atau tak diberikan tambahan Dana Insentif Daerah.
Baca juga: Di Tengah Ancaman Omicron, 37.214 WNI telah Pergi ke Luar Negeri Jelang Natal dan Tahun Baru
Baca juga: WHO: Varian Omicron Menyebar Sangat Cepat Melebihi Varian-varian Sebelumnya
Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021).
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah."
"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," " ucap Tito dikutip dari laman pers Kemendagri.
Kemudian, Mendagri juga menyebut, daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 yang rendah akan mempengaruhi jumlah rata-rata vaksinasi nasional.
Baca juga: Disebut-sebut akan Dicalonkan Jadi Capres Pemilu 2024, Prabowo Subianto: Masih Jauh
Baca juga: 5 Hal tentang Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun: Jumlah Sasaran hingga Jenis Vaksin
Tito memberi contoh daerah yang tak memenuhi target vaksin, salah satunya Sumatera Barat.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini," kata Tito.
Kondisi tersebut telah ia laporkan ke Presiden Joko Widodo.
Presiden pun meminta agar cakupan vaksinasi bisa ditingkatkan.
"Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," ungkapnya.
Mendagri menambahkan, kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya pada daerah yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.
"Mendagri salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi."
" Selain Mendagri, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," jelas dia.
Hingga Akhir 2021, Pemerintah Targetkan 40 Persen Populasi Tervaksinasi Lengkap
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro mengatakan, pemerintah perlu melakukan vaksinasi pada 3,2 juta orang lagi untuk bisa mencapai target 40 persen dari total populasi yang tervaksinasi lengkap.
Dengan melakukan vaksinasi pada 3,2 juta orang lagi, maka capaian dosis lengkap sudah di atas 108 juta atau 40 persen dari total populasi Indonesia.
“Apabila sudah tercapai mencapai 40 persen warga yang tervaksinasi lengkap, lembaran sejarah mengukir kembali nama Indonesia dengan indah, sebagai negara yang sudah melindungi 40 persen warga negaranya sebelum tahun 2021 berakhir,” ungkap Reisa dalam keterangan pers yang ditayangkan virtual Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) KPCPEN, Jumat (17/12/2021), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
Jika terwujud maka menjadi pencapaian luar biasa bagi negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia yang tersebar di 17 ribu pulau lebih.
“Dan kita optimis, awal tahun depan, Indonesia sudah bisa mencapai target pogram vaksinasinya, memvaksinasi 70 persen warga negaranya,” lanjut Reisa.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasi, apalagi mengingat program vaksinasi untuk anak 6-11 tahun juga telah dimulai pada 14 Desember lalu.
Vaksin dikatakan Reisa menyelamatkan nyawa, memberikan perlindungan dari serangan virus SARS CoV-2 yang terus bermutasi untuk mencari cara masuk ke tubuh manusia.
“Ditemukannya varian Omicron di Indonesia harus membuat kita semakin segera untuk mendapatkan perlindungan penuh, yaitu dengan dua kali vaksinasi."
"Bagi yang belum menerima vaksin dua dosis, jangan ditunda, apalagi tidak dilanjutkan sama sekali,” ujarnya.
Capaian tersebut tidak lepas dari semangat gotong royong dan upaya seluruh elemen bangsa, dengan semangat gotong royong khas Indonesia.
Reisa menyampaikan bahwa tonggak sejarah pengendalian pandemi diawali dengan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 pada 13 Januari kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh bangsa.
Ini menandai dimulainya kerja besar program vaksinasi COVID-19 yang menyasar lebih dari 208 juta warga negara.
Kini, ujarnya, sudah hampir 150 juta warga sudah mendapatkan minimal vaksin pertama, sedangkan 105 juta lebih diantaranya sudah divaksinasi lengkap.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Rina Ayu)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito Ancam Daerah yang Tak Penuhi Target Vaksinasi Covid-19: Akan Diberi Sanksi