Belum Bertemu Ketua Umum Partai Lain, PDIP: Cuma Belum Sempat, Jangan Dianggap Tak Mau Kerjasama

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan partainya bukan tidak mau bekerja sama dengan partai lain karena belum terdengar kabar koalisi.

TRIBUNTERNATE.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan partainya bukan tidak mau bekerja sama dengan partai lain karena belum terdengar kabar koalisi.

Menurut keterangan yang dinyatakan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, PDIP bukan tidak mau bekerja sama dengan partai lain, tetapi hanya belum sempat.

"Kerja sama dengan semua partai, kita akan jajaki."

"Jangan kemudian karena PDI Perjuangan belum ketemu dengan ketua umum yang lain kemudian dianggep PDIP tidak mau kerja sama," kata Puan dalam wawancara yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV, Minggu (26/6/2022).

Menurut keterangan Puan, saat berada di Istana Negara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan semua ketua umum partai.

Terkait pertemuan soal koalisi dengan partai lain, kata Puan, PDIP belum memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu.

"Toh waktu di Istana (Negara), Bu Megawati sudah ketemu dengan semua ketua umum partai kan,"

"Cuma belum sempat bersilaturahmi," terang Puan.

Baca juga: Nama Kandidat Capres PDIP Masih Dirahasiakan, Puan Maharani: Ada di Dalam Hati Ibu Ketum

Baca juga: Selain Prabowo, Puan Maharani Juga Sebut Gibran Kader Mumpuni untuk Dipertimbangkan Jadi Gubernur

Baca juga: Jokowi Kunjungi 4 Negara: Pertama di Jerman, Hadiri KTT G7 sebagai Ketua Presidensi G20

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar Jadi Profesor Kehormatan Pertama Universitas Brawijaya, Ini Profilnya

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Dikatakan Puan, nantinya ia juga akan diberikan perintah oleh Megawati untuk bertemu dengan ketua umum dari partai-partai lain.

"Nanti saya juga ditugaskan oleh ibu Ketua Umum, sebagai Ketua DPR, untuk bersilaturahmi dengan semua ketua umum," pungkas Puan.

Video selengkapnya.

Megawati Sebut Tak Ada Koalisi di Indonesia

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia.

Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.

Hal ini pun disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa seperti dikutip Kompas.com.

Megawati melanjutkan, oleh karena itu Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.

Dengan demikian, menurutnya gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," imbuh Megawati.

Presiden ke-5 RI itu kemudian mengingatkan kader PDI-P yang masih bicara soal koalisi.

Dia menilai, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDI-P.

Megawati berpandangan, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tutupnya.

Diketahui, belakangan partai-partai politik mulai melakukan penjajakan komunikasi untuk koalisi Pilpres 2024.

Partai politik itu di antaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiganya pun sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Di sisi lain, penjajakan politik juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Sementara itu, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 belum memutuskan soal koalisi maupun pencapresan pada 2024.

(TribunTernate.com/Qonitah)

Berita Terkini