Pemenuhan jaminan kesehatan juga merupakan hak dasar setiap penduduk yang menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah.

"Raihan predikat UHC Kota Tidore menjadi bukti nyata keterlibatan dan peran pemerintah daerah dalam upaya mendukung penuh program strategis nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, "ujar Malik.

Malik menegaskan, raihan UHC di Kota Tidore Kepulauan akan memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses dan manfaat jaminan kesehatan yang berkualitas melalui Program JKN.

Pemerintah harus memastikan mulai dari sarana prasarana yang terstandarisasi, kompetensi dan ketersediaan tenaga medis sampai menjamin ketersediaan obat.

Baca juga: Gandeng KPPN Ternate, BPJS Kesehatan Cetuskan Gerakan Sadar JKN

DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungi pengawasan dan budgeting di daerah, akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas terkait peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.

Untuk itu, dirinya berharap, bukan hanya kemudahan dalam mengaskes layanan kesehatan tetapi juga pelayanan kesehatan yang berkalitas dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat berobat di fasilitas kesehatan.

"Pertemuan selanjutnya diagendakan mengundang dinas kesehatan dan RSUD Tidore termasuk juga BPJS Kesehatan untuk pembahasan terkait monitoring dan evaluasi pelayanan di faskes di Tidore Kepulauan, "ungkap Malik. (*)