TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Derektorat Intelkam Polda Maluku Utara, membentuk tim efektif eksternal.

Pembentukan itu lewat fokus group discussion (FGD), melibatkan semua unsur hingga OKP di Maluku Utara.

Kolaborasi itu dengan tujuan menyamakan presepsi, dalam penanganan kerawanan Pemilu 2024.

Langkah itu juga ikut didorong akselerasi penanganan kerawanan pemilu.

Baca juga: Rangking 3 Indeks Kerawanan Pemilu, Begini Langkah Kapolda Maluku Utara

Lewat kolaborasi pemerintah daerah di Maluku Utara atau (Krisna Kie Raha).

Gagasan ini sebagai pilot project implementasi proyek perubahan Kombes (Pol) Hadi Wiyono.

Dalam akselerasi kerawanan pemilu itu ditujukan pada dua wilayah yakni di Halmahera Tengah dan Ternate.

Akselerasi tersebut dilakukan setelah Direktur Intelkam, Kombes Pol Hadi Wiyono.

Tercatat sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional LAN RI angkatan 58.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko dalam sambutannya mengatakan.

Akselerasi yang dilakukan karena Maluku Utara, merupakan wilayah yang sering terjadinya konflik.

Seperti konflik yang melibatkan penyelenggara, Partai Politik, elit politik dan masyarakat.

"Permasalahan tersebut berujung pada sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, "ungkapnya, Rabu (4/10/2023)

Lebih lanjut Kapolda mencontohkan, pada 2014 silam, pelanggaran Pemilu di Maluku Utara berujung pada keputusan MK.

Hingga akhirnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti di Halmahera Selatan dan konflik Pilkada di Halmahdera Tengah pada 2012 silam.

"Dari kasus- kasus itu, dengan antisipasi dan meminimalisir di 2024, Polda melalui Dit Intelkam lakukan akselerasi ini, "jelasnya.

Selain itu, lanjut Kapolda, bahwa sesuai hasil survei Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Maluku Utara.

Maluku Utara masuk kategori rawan tingkat nasional, pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Atau bisa dikategorikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Maluku Utara, yang ditetapkan Bawaslu RI.

"Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan."

Baca juga: Halmahera Selatan Termasuk Wilayah Rawan Bencana, Wabup Harap TAGANA Siap Hadapi

"Dengan potensi dan kerawanan, maka diperlukan adanya ide dan gagasan."

"Yang melibatkan Stakeholder menggas proyek perubahan, yaitu akselerasi penanganan kerawanan Pemilu."

"Melalui kaloborasi Pemerintah Daerah, dengan akronim Krsna Kie Raha, "pungkasnya. (*)