Pemkot Tidore Ikut Rapat dengan Kemendagri Bahas Pengendalian Harga Bahan Pokok

Penulis: Faisal Amin
Editor: Mufrid Tawary
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana rapat koordinasi pengendalian inflasi di ruang rapat Wali Kota Tidore, Rabu (13/3/2024).

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Pemkot Tidore  Kepulauan Maluku Utara ikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi Daerah tahun 2024.

Rapat Itu diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam serta  Pimpinan OPD terkait.

Rapat virtual tersebut dilangsungkan di ruang rapat wali Kota Tidore, Rabu (13/3/2024).

Rapat tersebut diikuti seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir

Abdul Hakim mengatakan dalam rapat tersebut  agar seluruh stakeholder terus berusaha keras agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok.

Juga  dijelaskan  mengenai kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota pada Bulan Februari 2024.

Baca juga: Berikut Tempat Berburu Takjil di Tidore Maluku Utara Saat Ramadhan 2024

Inflasi Per-Provinsi yang tertinggi terjadi  di Papua Selatan 4,61 persen, Gorontalo 3,73 persen, Papua Tengah 3,72 persen, Bengkulu 3,68 persen, Papua Barat 3,61 persen, Sulut 3,55 persen, Sulawesi Tengah 3,37 persen, Sumatera Barat 3,32 persen,Kalimantan Timur 3,28 persen dan Lampung 3,28 persen.

Sementara itu Inflasi  terenda di Sumatera Utara 2,50 persen, Kalimantan Tengah 2,46 persen, Kalimantan Utara 2,33 persen, Aceh 2,33 persen, Kalimantan Selatan 2,27 persen,Sulawesi Barat 2,22 persen, DKI Jakarta 2,21 persen, Papua 2,02 persen, Bangka Belitung 1,86 persen dan Papua Barat Daya 1,81 persen.

"Selain daripada sepuluh tertinggi juga masi banyak propinsi/kabupaten kota yang diatas rata-rata nasional. Kami berharap bisa menjadi perhatian semua pihak” tutur Tomsi Tohir.

Abdul Hakim Adjam menambahkan, bahwa yang disampaikan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir tentu akan dijalankan oleh pemerintah Kota Tidore.

Dalam hal ini adalah Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) beserta OPD terkait.

"Terkait inflasi ini kita diminta  dari pihak kemendagri bahwa   kepala daerah untuk terus memantau terkait dengan hal tersebut serta diharapkan untuk konsen terhadap gerakan menanam," ungkap Adbdul Hakim Adjam.(*)

Berita Terkini