Puluhan Pejabat Pemprov Maluku Utara Jalani Wawancara Pemetaan Potensi Kompetensi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara mengundang puluhan pejabat eselon untuk mengikuti wawancara pemetaan potensi kompetensi jabatan.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung Sabtu 9 Agustus 2025 di Aula Lantai 3 Hotel Bela Sahid, Kota Ternate, mulai pukul 08.30 WIT hingga selesai.

Undangan tersebut dikeluarkan berdasarkan perintah Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang ditandatangani Plt. Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian pada 7 Agustus 2025.

Baca juga: Bangkit dari Keterbatasan, Alfian Kembangkan Brand ALF Clothes lewat Shopee

Dalam surat itu disebutkan, peserta yang namanya tercantum dalam daftar diwajibkan hadir tepat waktu dengan pakaian bebas rapi serta membawa Curriculum Vitae (CV) atau Daftar Riwayat Hidup (DRH) terbaru sebanyak dua rangkap.

Wawancara diikuti oleh pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, hingga pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, hingga Inspektorat.

Salah satu pegawai BKD Maluku Utara menegaskan, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memetakan potensi, kompetensi, dan kinerja pejabat, dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

“Pemetaan potensi ini penting agar penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan begitu, roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan profesional,” ujar salah satu pejabat BKD.

Peserta diwajibkan hadir 30 menit lebih awal. Pihak panitia juga mengingatkan bahwa jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kebutuhan.

Baca juga: Kunci Jawaban PPG 2025 Cerita Reflektif Modul 3 Topik 1: Menerapkan Pendekatan TaRL

Sementara, Plt Kepala BKD Malut Zulkifli Bian saat dikonfirmasi membenarkan adanya agenda wawancara pemetaan potensi kompetensi jabatan.

"Iya benar agenda tersebut sesuai arahan Ibu Gubernur Sherly," singkatnya.

Langkah ini menjadi salah satu strategi Pemprov Malut untuk memastikan sumber daya aparatur yang tepat di posisi yang tepat, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan. (*)