TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara, sosialisasi Netralitas ASN jelang Pilkada 2024.

Sosialisasi di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan Selatan ini dihadiri puluhan ASN termasuk TNI/Polri, Selasa (30/7/2024).

Sosialisasi dibuka Sekda Halmahera Selatan, Safiun Radjulan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan banyak hal menyangkut netralitas.

Di mana ia mengimbau kepada para ASN, agar menjauhkan diri dari politik Praktis sekalipun memiliki hak pilih.

Baca juga: Samsuddin A Kadir Jadwalkan Pelantikan Pj Sekprov Maluku Utara, Ini Orangnya?

"Di aturan sudah jelas, bahwa ASN tidak bisa terlibat Politik Praktis. Ada sanksi etik hingga pidana jika terlibat, "imbuhnya.

Senada, Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, menegaskan, tidak ada aturan yang memperbolehkan ASN bahkan TNI/Polri terlibat Politik Praktis.

Rais lantas mengungkap peran Bawaslu dalam beberapa tahapan pelaksanaan Pemilu 2018, 2019, 2020 hingga 2024.

Yang sudah ada ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat, penurunan pangkat hingga sanksi etik.

Atas hal itu, Halmahera Selatan kemudian masuk 10 besar daerah di Indonesia yang masuk zona merah.

"Itu (zona merah) di tahun 2020. Tapi dari berbagai kegiatan dan kami menyuarakan indeks kerawanan Pemilu, kita keluar dari zona merah," ungkapnya.

Rais menjelaskan, tugas utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadapa pelanggaran Pemilu.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak segan-segan memproses ASN maupun TNI/Polri yang terbukti ikut serta dalam Politik Praktis Pilkada 2024.

"Ingat, sudah ada yang dipecat. Kami tetap tegak luru kepada aturan."

"Jadi sosialisasi netralitas ini, bagian dari upaya kami mencegah pelanggaran," tegasnya.

Rais menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

Mislanya dengan pemerintah daerah, ada kerja sama dengan BPKAD untuk pencegahan Netralitas ASN.

Baca juga: Usut Kasus TTPU Mantan Gubernur Maluku Utara, KPK Geledah Tiga Kantor Swasta di Jakarta

"Kami juga punya jajaran dari kecamatan hingga desa, bahkan di TPS kalau tahapan pemilihan sudah dimulai."

"Kami juga tentu berharap peran aktif TNI/Polri untuk pengamanan Pilkada nanti."

"Sehingga kami (Bawaslu Halmahera Selatan) tetap bersinergi dengan setiap instansi, "tandasnya. (*)