Pulau Morotai

Pemkab dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bahas KEK di Morotai Maluku Utara

Penulis: Fizri Nurdin
Editor: Mufrid Tawary
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tampak Sekda Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dan Dewan Nasional KEK dalam rakor Pembahasan KEK Morotai di D'aloha Resort Jababeka di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (31/7/2024)

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemkab Morotai, Provinsi Maluku Utara, menggelar rakot pemantauan dan evaluasi kinerja serta keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, bertempat di D'aloha Resort Jababeka Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (31/7/2024).

Rakor tersebut dibuka oleh Sekda Muhammad Umar Ali mewakili Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, yang mana juga di hadiri Pj Gubernur Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, diwakili Kadis Pariwisata serta Dewan Nasional KEK.

Dalam sambutannya, Muhammad Umar mengatakan, KEK Morotai merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah.

Hadirnya KEK, kata dia, diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

"Namun untuk mencapai tujuan itu, diperlukan kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat," ujarnya.

Olehnya itu, lanjut Pj Bupati, Rakor ini menjadi sangat penting sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja serta keberlanjutan KEK Morotai.

Para pimpinan OPD dan instansi terkait juga tampak ikut terlibat dalam Rakor tersebut, Rabu (31/7/2024) (Dok Humas Pemda)

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KEK Morotai termasuk pencapaian target investasi, pembangunan infrastruktur, serta dampak sosial dan ekonomi yang telah dihasilkan.

"Evaluasi ini didasarkan pada data dan fakta yang akurat agar kita dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat,"katanya.

Dikatakan, keberlanjutan KEK Morotai tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi lingkungan dan sosial. Dimana, harus dipastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Saya berharap Rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat kita implementasikan bersama," tutup Pj Bupati.(*)

Berita Terkini