TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Akademisi dari Universitas Bumi Hijrah Isra Muksin mengapresiasi langkah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 04, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, yang mengadakan hitung cepat (quick count) usai pemungutan suara pada Rabu (27/11/2024).
Isra menilai, upaya ini adalah langkah strategis dalam pengamanan suara, terutama di wilayah Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis berupa kepulauan dengan tantangan logistik yang cukup tinggi.
"Langkah hitung cepat Sherly-Sarbin adalah strategi yang cerdas untuk mengamankan hasil suara, mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang mencakup wilayah pelosok hingga desa-desa terpencil," ujar Isra, Rabu (27/11/2024).
Meski begitu, Isra mengingatkan bahwa hasil hitung cepat bukanlah penentu resmi, melainkan informasi awal yang harus ditanggapi dengan bijak.
Baca juga: Sementara Unggul Quick Count Pilgub Malut 2024, Sherly: Mereka Gantiin Papi Mendukungku
Ia meminta semua pihak bersabar menunggu rekapitulasi suara resmi yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU.
Menurut Isra, hitung cepat yang dilakukan oleh pasangan Sherly-Sarbin merupakan alat untuk memberikan gambaran awal kepada tim pemenangan dan masyarakat terkait hasil pemungutan suara.
"Dari sisi infrastruktur politik, Sherly-Sarbin terlihat sangat siap," katanya.
Ia juga menekankan bahwa hitung cepat ini tidak melanggar aturan, sehingga tidak perlu menjadi polemik.
"Jika pasangan lain merasa keberatan, mereka juga dapat melakukan hitung cepat serupa."
"Tidak ada aturan yang melarang langkah ini, jadi ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, "jelasnya.
Isra mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU.
Ia menegaskan bahwa semua pihak, baik kandidat maupun pendukungnya, perlu menjaga suasana kondusif agar proses demokrasi di Maluku Utara dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Baca juga: Pilkada Halmahera Timur 2024: Warga Diminta Jaga Ketertiban Sampai KPU Umumkan Pemenang
"Hitung cepat hanya memberikan informasi awal. Semua pihak harus bijak dan mendukung proses rekapitulasi suara resmi," pungkas Isra.
Langkah hitung cepat seperti ini diharapkan mampu memberikan transparansi sekaligus menjadi upaya awal untuk mengantisipasi potensi konflik hasil pemilu.
Namun, pengumuman resmi dari KPU tetap menjadi acuan utama yang harus diterima oleh semua pihak. (*)