TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ternate pada Selasa (05/11/2024).

kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Anggota Komisi III DPD RI yang membidangi ruang lingkup kesehatan.

Yakni mengawasi dan mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Maluku Utara.

Baca juga: Manfaat Program JKN Bagi Peserta, Mirawati: Pelayanan Cepat dan Ramah

“Pada kesempatan kali ini saya sedang banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai instansi yang bidangnya berada di bawah naungan Komite III DPD RI. Seperti pendidikan, kebudayan, dan termasuk bidang kesehatan," kata Hasby.

"Saya ucapkan terima kasih kepada tim BPJS Kesehatan Ternate, karena bisa bertemu di kunjungan dadakan, kunjungan ini bermaksud diskusi bersama terkait penyelenggaraan Program JKN khususnya di wilayah Maluku Utara," tambahnya.

Dia menjelaskan, kunjungan dan diskusi kali ini membahas peraturan dan ketentuan serta keluhan masyarakat seputar Program JKN, baik dari segi kepesertaan hingga pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selain diskusi, kegiatan kali ini juga diharapkan menjadi tempat penyerapan aspirasi pelaksanaan Program JKN dari sudut pandang BPJS Kesehatan.

“Seperti yang kita ketahui akses kesehatan merupakan hak dasar seluruh masyarakat di Indonesia yang dijamin UUD 1945, salah satu usaha nyata dalam pemenuhan hak dasar tersebut adalah pelaksanaan Program JKN dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan," jelasnya.

"Adanya Program JKN ini diharapkan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah, namun kenyataannya masih ada keluhan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.” tutur Hasby.

Baca juga: Todd Boehly Bisa Bikin Chelsea Kuasai Media Inggris, Fans Langsung Bangga: Ganti Nama Saja

Berdasarakan laporan masyarakat, masih terdapat kendala dalam segmen kepesertaan. Di mana, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Maluku Utara sudah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta mencapai 98 persen namun tingkat keaktifan baru sekitar 70 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta O. Rondonuwu mengatakan, banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan Program JKN karena sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan namun statusnya tidak aktif.

“Ini menjadi salah satu PR kami dalam mendongkrak jumlah keaktifan peserta di Provinsi Maluku Utara, karena ini berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan pemasukan iuran BPJS Kesehatan. Mayoritas masyarakat yang berstatus tidak aktif merupakan segmen peserta Mandiri yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran serta peserta yang sudah tidak ditanggung oleh tempat kerja," jelasnya.

"Kita koordinasikan dengan dinas kesehtan dan dinas sosial setempat agar dapat masuk kedalam BPJS Kesehatan segmen tanggungan pemerintah atau PBI.” kata Meryta.

Selain itu Meryta juga menjelaskan tantangan terbesar lainnya yakni keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.

Baca juga: Update Kasus Ketua Bawaslu Ternate, Polisi: Sementara Lidik

“Program JKN ini akan sia-sia apabila ada peserta BPJS Kesehatan yang aktif namun tidak dapat menikmati layanan kesehatan, akibat dokter spesialisnya tidak ada, stok persediaan obat yang habis, alat khusus untuk pemeriksaan tidak ada, ruang tindakan atau operasinya belum dibangun dan sebagainya terutama di daerah yang sulit dijangkau," ungkapnya.

"Hal ini yang sebenarnya kita dorong kepada dinas kesehatan dan pemerintah provinsi setempat agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang optimal tanpa perlu dirujuk keluar daerah. Saya berharap dengan adanya bapak Hasby, dapat menjadi salah satu masukan ke pemerintah pusat.” tutur Meryta.

Di akhir kegiatan diskusi tersebut, Hasby mengucapakn terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Ternate yang sudah melaksanakan Program JKN dengan baik ditengah keterbatasan dan berbagai tantangan yang ada.

"Sekali lagi terima kasih kepada tim BPJS Kesehatan yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini demi kebaikan masyarakat Maluku Utara.” tutup Hasby.