TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Sebagai langkah optimalisasi penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Maluku Utara hadir dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan langkah meningkatkan cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga penguatan kerja sama dengan lintas lembaga.

Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan Komisi III DPRD terhadap pelaksanaan Program JKN, khususnya di Kota Ternate.

Baca juga: Prediksi Skor Getafe vs Barcelona, Ini Susunan Pemain dan H2H, Skuad Hansi Flick Menang Mudah

DPRD Kota Ternate berharap, dapat memperoleh informasi dan laporan secara langsung dari pihak BPJS Kesehatan terkait perkembangan program tersebut di daerah ini.

Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut antara lain capaian Program JKN di Kota Ternate, kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pembayaran utang, serta keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2025.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta O. Rondonuwu, mengungkapkan bahwa kolaborasi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Ternate dalam penyelenggaraan Program JKN sudah berjalan dengan baik.

Hal ini tercermin dari cakupan dan keaktifan peserta yang semakin meningkat, serta kualitas layanan kesehatan yang terus membaik di fasilitas kesehatan Kota Ternate.

“Angka keaktifan peserta di Kota Ternate pada semester I tahun 2024 mencapai 82 persen, dan tren ini terus mengalami kenaikan," katanya.

"Jumlah serta kualitas fasilitas kesehatan di Kota Ternate juga terus bertambah, salah satunya dengan aktifnya layanan kemoterapi di RSUD Chasan Boesoirie sejak bulan Oktober lalu. Selain itu, kami juga terus menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate,” ujar Meryta.

Meryta menjelaskan, pada akhir tahun ini BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate akan fokus peningkatan cakupan dan keaktifan peserta, serta penganggaran pembiayaan peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Peserta BPJS Kesehatan terbagi dalam dua segmen, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI. Dana untuk peserta PBI berasal dari pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.

"Status UHC suatu daerah diperoleh jika pemerintah daerah mampu menyediakan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kota Ternate saat ini telah meraih status UHC, dan dengan waktu yang tersisa di akhir tahun ini, kami berharap DPRD Kota Ternate dapat mendukung Dinkes dalam penetapan anggaran untuk keberlanjutan UHC di Ternate,” tambah Meryta.

Salah satu anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menjelaskan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang berada di bawah kewenangan Komisi III, sehingga menjadi perhatian khusus, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

“Sebagai anggota DPRD Komisi III, salah satu tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program di bidang kesehatan di Kota Ternate, termasuk Program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Thiago Motta Bahas Kabar Andrea Cambiaso ke Man City: Dia Masih Main di Juventus vs AC Milan

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Fokus utama kami adalah bagaimana Pemerintah Kota Ternate dapat mempertahankan status UHC yang sudah diraih dan memastikan manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat,” sambung Nurlaela.