TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- DPRD Kota Ternate mendesak petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate agar mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rus’an M Nur Taib.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, dalam rapat paripurna kesembilan masa persidangan kedua tahun sidang 2025, terkait penyampaian rancangan awal RPJMD tahun 2025 – 2029.

Nurlaela mengatakan, di masa reses anggota DPRD kemarin, Kadis PUPR Rus’an M Nur Taib sangat sulit untuk dihubungi, bahkan tidak hadir saat sidang paripurna.

Baca juga: Ranwal RPJMD 2025, Ini 6 Misi Ternate Andalan Jilid II yang Disampaikan ke DPRD

“Seluruh anggota DPRD pada saat reses kemarin mayoritas Komisi III. Kami menemukan sejumlah persoalan infrastruktur yang ada di kota ini, dan ini menjadi poin penting adanya RPJMD visi misi lima tahun kedepan."

"Tapi komunikasi Kadis PUPR Ternate sangat buruk sekali, saya minta Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda melakukan evaluasi kepada Kadis PUPR, kita tidak berurusan dengan tendesi subjektifitas, ini persoalan rakyat,” tegasnya di Ruang Paripurna DPRD Ternate, Senin (19/5/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS : Polres Taliabu Tangkap 2 Pelaku Perdagangan Orang, Korban Anak 15 Tahun Asal Bitung

Ia mengakui, DPRD menghubungi Kadis PUPR untuk mengkomunikasikan program masyarakat yang tidak ditanggapi.

"Kalau boleh kita skorsing tunggu Kadis PUPR, ini menjadi catatan serius. Seluruh komunikasi baik WhatsApp, telpon tidak direspon. Kami mau komunikasi pembangunan jalan di Kalumpang yang rusak tidak dibenahi, hanya ditampal."

"Kami mau kroscek sebenarnya apa persoalannya, tapi tidak direspon. Kami mau koordinasi masalah pembangunan Pelabuhan Hiri, kalau air surut masyarakat harus ikut kolong jembatan," tandasnya. (*)