Selain itu, keterbatasan fasilitas juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

“Dalam rangka mendorong tercapainya indikator KBK secara optimal, kami juga berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan dukungan berupa pendampingan teknis, penyediaan data capaian secara berkala, pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta penguatan sistem informasi, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi JKN."

"Sementara itu, dari Dinas Kesehatan diharapkan adanya bantuan dalam bentuk pembinaan dan supervisi terhadap FKTP, peningkatan sarana dan prasarana terutama di wilayah terpencil, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, serta penguatan program promotif dan preventif seperti Prolanis” lanjut Eko.

Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Muhammad Isa Tauda menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan FKTP sehingga mendorong tercapainya indikator KBK di Provinsi Maluku Utara  secara optimal. 

“Sudah menjadi tugas kami untuk meningkatkan angka capaian seluruh indikator KBK khususnya di wilayah Maluku Utara. Tentunya kami juga akan berupaya untuk memaksimalkan FKTP agar mencapai angka sesuai target yang telah ditentukan ”. Ujar Muhammad.

Melalui pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi KBK diharapkan pencapaian indikator KBK dapat terus ditingkatkan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan tingkat pertama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh. (*)