TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Berikut ini 5 program 100 kari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2025-2030.

Program-program tersebut sebagai langkah awal percepatan implementasi visi pembangunan jangka menengah.

Perihal ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara Nasri Abubakar kepada Tribunternate.com, Rabu (4/6/2025).

Dikatakan, program-program ini dirancang sebagai rangkaian kebijakan strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat.

Baca juga: PNS dan PPPK di Halmahera Timur Diminta Kompak Jalankan Tugas

Yang direspons secara cepat, terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kami sebut 'Ternate Andalan Jilid II: Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan."

"Perlu saya tegaskan ya, program 100 hari kerja ini bukan sekadar janji politik."

"Tapi peta jalan konkret dalam membangun tata kelola profesional, pelayanan publik berkualitas, serta perekonomian inklusif.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata, "tutur Nasri Abubakar.

Terdapat 4 program utama yang menjadi fokus pelaksanaan 100 hari kerja sesuai arah kebijakan RPJMD, yakni:

Pertama yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN, dimana program ini bertujuan memperkuat birokrasi yang bersih dan melayani melalui peningkatan kompetensi, penyetaraan jabatan fungsional, penyediaan tunjangan tambahan penghasilan, serta pelatihan ASN.

"Tujuannya menciptakan aparatur yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik, "jelasnya.

Kedua, optimalisasi PAD menjadi strategi utama memperkuat kemandirian fiskal. Melalui pendataan objek pajak dan retribusi, penilaian ulang PBBP2 dan BPHTB, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya genetik, program ini menargetkan peningkatan signifikan pendapatan daerah.

"Dengan optimalisasi ini, bukan hanya peningkatan penerimaan daerah yang menjadi target, tetapi juga terciptanya layanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat melalui kontribusi pajak yang transparan dan akuntabel, "ujarnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan air bersih. Program ini menjamin akses layanan publik yang adil dan berkualitas.

"Masyarakat akan merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang merata, lingkungan yang bersih, dan akses air bersih yang layak, "katanya.

Keempat, pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan, yakni melalui kerja sama antardaerah dan pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal, pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan distribusi pangan yang adil.

"Langkah ini bertujuan menstabilkan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, "imbuhnya.

Kelima, pengembangan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif dengan pendekatan Hexa Helix, atau melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan sektor keuangan, untuk mendorong terciptanya ekosistem wirausaha yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal.

"Kami menargetkan lebih banyak pelaku usaha naik kelas, produk lokal yang lebih kompetitif, dan terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, "tegasnya.

Baca juga: Pihak Puskesmas Kalumpang Ternate Bantah Adanya Krisis Obat

Melalui pelaksanaan kelima program strategis ini, ada perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baik dalam aspek pelayanan publik, transparansi pemerintahan maupun penguatan ekonomi lokal.

"Dengan kerja keras, integritas dan kolaborasi semua pihak, kami yakin program ini akan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan Ternate sebagai kota tangguh, adil dan mandiri, "pungkas Nasri Abubakar. (*)