TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Profil Mochtar Hasim, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ternate, Maluku Utara.

Dimatanya, jabatan bukan sekadar posisi birokratis, melainkan sarana untuk mendorong kemajuan daerah.

Lahir di Kota Ternate, 18 Oktober 1988, Mochtar mengawali pendidikan dasarnya di SD Negeri Mononutu 2 Kota Ternate.

Kemudian lanjut ke SMP Negeri 4 Kota Ternate dan SMA Negeri 1 Kota Ternate.

Baca juga: Disnaker Halmahera Timur Lepas 12 Peserta Ikut Pelatihan Welder di BPVP Ternate

Ia kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Muslim Indonesia, Makassar dan lulus 2007.

Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan lulus pada 2017.

Mochtar Hasim diketahui saat ini telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Sebelum meniti karier di pemerintahan, Mochtar dikenal aktif di dunia organisasi dan pers.

Ia pernah menjadi jurnalis di Harian Fajar Makassar serta menduduki sejumlah jabatan eksternal, seperti:

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Agriculture Makassar

2. Ketua PMII FPIK Makassar, dan

3. Ketua KNPI Ternate Selatan

4. Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).

Jenjang karier birokrasi dimulai dari posisi staf perencanaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.

Kemudian menjabat Sekretaris Lurah Mangga Dua, berlanjut ke Sekretaris Camat (Sekcam) Ternate Selatan, hingga menjadi Camat Ternate Selatan.

Setelah itu Mochtar dipercaya menjadi Sekretaris Dishub Kotab Ternate, sebelum akhirnya dilantik sebagai kepala dinas.

"Sudah 2 tahun 5 bulan saya dipercaya menjadi kepala dinas, ini semua saya jalani sebagai bentuk pengabdian, "tegasnya saat diwawancarai Tribunternate.com, Minggu (3/8/2025).

Sebagai kepala dinas perhubungan, ia menargetkan perbaikan sistem layanan transportasi yang lebih adil dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal penerimaan retribusi daerah.

Dinas perhubungan di bawah kepemimpinannya saat ini tengah menggenjot penerapan sistem digitalisasi retribusi, khususnya sektor parkir tepi jalan umum.

Baca juga: 249 Kopdes Merah Putih di Halmahera Selatan Berbadan Hukum

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga bagian implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

"Setelah penerapan sistem digital, kita mulai melihat peningkatan signifikan pada retribusi parkir."

"Ini jadi bukti bahwa digitalisasi benar-benar memberi dampak positif, "ungkap Mochtar Hasim. (*)