Bupati Haltim Ubaid Yakub Tekankan Penguatan Dinamika Internal OPD

Ringkasan Berita:

• Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Ubaid Yakub memberikan arahan dan solusi untuk memperbaiki komunikasi antara ASN dan pimpinan OPD agar tidak berdampak pada kinerja di awal tahun.
• Hal tersebut disampaikan Ubaid Yakub setelah mencermati capaian kinerja masing-masing OPD sepanjang Tahun 2025.
• Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali dinamika internal OPD.

TRIBUNTERNATE.COM,MABA- Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Ubaid Yakub memberikan arahan dan solusi untuk memperbaiki komunikasi antara ASN dan pimpinan OPD agar tidak berdampak pada kinerja di awal tahun.

Hal tersebut disampaikan Ubaid Yakub setelah mencermati capaian kinerja masing-masing OPD sepanjang Tahun 2025.

Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali dinamika internal OPD.

Baca juga: Polres Pulau Taliabu Ultimatum Pelaku Usaha Galian C Lengkapi Izin di 2026

"Dinamika internal harus dihidupkan sehingga komunikasi antara kepala dinas dan sekertaris serta kepala bidang dilakukan dengan baik," katanya, Senin (5/1/2026).

Menurut Ubaid, hal-hal kecil yang terjadi dalam organisasi harus disikapi dengan keterbukaan, baik dalam menyampaikan informasi maupun sebagai bahan evaluasi dan koreksi bersama.

"Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan bersama karena ada pembatasan informasi dan lainnya sebagainya di lingkup OPD itu, dan yang tidak dapat diselesaikan itu juga dapat berpengaruh," jelasnya.

Meski demikian, Ubaid menekankan agar setiap persoalan diselesaikan secara internal oleh masing-masing OPD melalui pendekatan manajerial, komunikasi yang efektif, serta mekanisme pengawasan internal.

Baca juga: Ada 5 Laka Lantas di Taliabu Sepanjang 2025, Kerugian Mareril Capai Rp 3,5 Juta

"Padahal hal seperti itu semestinya tidak boleh dijadikan penganggu hanya karena komunikasi itu tersumbat, baik antara pimpinan dan staf lalu tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tentu ini akan merembet pada hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.

Menurut Bupati dua periode ini, menjadi kepala dinas harus netral, tetap objektif dan tidak memihak saat menengahi perselisihan, kemudian fokus pada solusi konstruktif. 

"Jika tidak bisa menyelesaikan masalah akhirnya berpengaruh pada kinerja, pelayana masyarakat. Solusinya adalah keterbukaan, melalui komunikasi yang baik dan meningkatkan profesional kerja," tandasnya. (*)