Halmahera Timur

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Hadiri Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 di Ternate

Istimewa
AGENDA: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub (kanan) ikuti Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kota Ternate, Kamis (29/1/2026). Pada kesempatan itu ia mengatakan, agenda ini memberikan penguatan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran 
Ringkasan Berita:1. Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 berlangsung di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026)
2. Ditemani Sekkab Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menghadiri agenda tersebut
3. Ubaid: Rakornas memberikan penguatan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Rapat kerja nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 berlangsung di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Ditemani Sekkab Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menghadiri agenda tersebut.

Agenda dengan tema 'Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027' itu dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.

Rilis - Ubaid Yakub mengatakan, forum nasional ini menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

Baca juga: Jumat 30 Januari 2026 Menkes RI Budi Gunadi ke Halmahera Timur

"Rakornas memberikan penguatan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran, "katanya.

Olehnya itu, Pemkab Halmahera Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. 

Tujuannya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara Ricky Chairul Richfat menambahkan, Rakornas mempertegas pentingnya disiplin fiskal serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran keuangan di daerah.

"Agenda ini menekankan bahwa setiap rupiah di APBD harus berbasis kinerja, terukur output dan outcome yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, "tegasnya.

Lanjut Ricky, tidak ada lagi ruang bagi perencanaan yang tidak terhubung langsung dengan prioritas pembangunan di daerah.

"Jadi ke depan, kami akan memperkuat fungsi pengendalian internal dan pengawasan lintas OPD."

Semua itu untuk memastikan realisasi anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran."

"Sehingga alasan kami terus mengingatkan kedisiplinan seluruh OPD terkait perencanaan, mempercepat realisasi belanja yang produktif, "tandasnya. (*)

Baca juga: Dinas Pertanian Halmahera Timur Selaraskan Proker 2026 dengan RPJMD dan Visi-Misi Kepala Daerah

Rakornas dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Agus Fatoni, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD dan Kepala Inspektorat dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.

Turut dihadiri juga Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dirjen Bina Pembangunan Daerah serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (*)

Pembukaan Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2026 ditandai dengan prosesi pemukulan tifa. (*)