Musrenbang Wasile Haltim, Desa Diminta Input Usulan Program Secara Rinci di SIPD

Ringkasan Berita:

1. Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat meminta pemerintah desa memaksimalkan penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan pelaporan pembangunan.
2. Menurutnya, setiap usulan program desa harus dimasukkan secara jelas dan rinci dalam sistem agar dapat diproses dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Ia juga menegaskan bahwa proses validasi program pembangunan akan melibatkan pimpinan OPD guna memastikan usulan yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

TRIBUNTERNATE.COM, MABA – Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Maluku Utara, Ricky Chairul Richfat mengingatkan pemerintah desa agar meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan pelaporan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Ricky saat memberikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Wasile yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Timur, Selasa (10/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ricky menjelaskan bahwa SIPD merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah terintegrasi dengan berbagai kementerian untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan secara nasional.

Baca juga: Kantor Polres dan Polsek di Ternate Jadi Tempat Penitipan Gratis Kendaraan Warga Selama Pemudik

Menurutnya, setiap usulan program dari pemerintah desa harus dimasukkan secara tepat, jelas, dan rinci agar dapat diproses dalam sistem perencanaan pemerintah daerah.

“Karena itu, setiap usulan program dari desa harus dimasukkan secara tepat dan rinci agar dapat diproses dalam sistem perencanaan pemerintah daerah,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, pengelolaan aplikasi SIPD berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Sekretariat Daerah sebagai sumber admin. Namun, admin tidak dapat secara langsung menginput usulan program dari desa.

“Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah desa bahwa usulan program harus dimasukkan secara jelas dan terperinci agar dapat terbaca dalam sistem,” terangnya.

Ricky mencontohkan, jika desa mengusulkan pembangunan gorong-gorong, maka lokasi harus dijelaskan secara detail mulai dari alamat RT, RW, hingga volume pembangunan yang diusulkan.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Musrenbang Kecamatan Wasile, Bupati Haltim Ubaid Yakub Tekankan Inovasi dan Penguatan Ekonomi Desa

Selain itu, Ricky juga menegaskan bahwa dalam proses validasi program pembangunan, Bupati akan melibatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan setiap usulan yang masuk telah diverifikasi dengan baik.

“Jika suatu usulan belum masuk dalam skala prioritas, maka Bupati dapat mengambil kebijakan agar program tersebut dimasukkan dalam prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur mulai dilaksanakan oleh Bappeda dengan diawali di Kecamatan Wasile Selatan, Wasile, dan Wasile Timur.