Pemkab Halmahera Timur Tinjau Ulang Rencana Anggaran 2026 Imbas Kenaikan Harga BBM

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Timur mulai mengkaji kembali sejumlah usulan rencana kegiatan tahun anggaran 2026
2. Langkah antisipatif ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyikapi tren kenaikan harga BBM nonsubsidi
3. Ubaid: "Untuk kegiatan 2026 masih pada tahap perencanaan. Tetapi dalam dua minggu terakhir saya sudah menginstruksikan agar kita berhati-hati melihat kondisi global, terutama terkait BBM"

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemkab Halmahera Timur, Maluku Utara mulai mengkaji kembali sejumlah usulan rencana kegiatan tahun anggaran 2026.

Langkah antisipatif ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyikapi tren kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan perencanaan anggaran tetap relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini.

Menurut Ubaid, kenaikan harga energi berpotensi memengaruhi berbagai komponen biaya dalam pelaksanaan program pemerintah, mulai dari distribusi material hingga operasional di lapangan.

Baca juga: Tanggapan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Soal Penerapan WFH

Oleh karena itu, dalam dua pekan terakhir, ia telah menginstruksikan seluruh Pimpinan OPD dan tim perencana untuk melakukan penelaahan ulang.

"Untuk kegiatan 2026 masih pada tahap perencanaan. Tetapi dalam dua minggu terakhir saya sudah menginstruksikan agar kita berhati-hati melihat kondisi global, terutama terkait BBM."

"Naiknya harga BBM tentu akan berpengaruh terhadap berbagai item kegiatan, "ujar Ubaid Yakub kepada Tribunternate.com, Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Desa Tewil Halmahera Timur Kunci Juara 4 Nasional Film Pendek di Ajang Jaga Desa Awards 2026

Melalui peninjauan ulang ini, Pemkab Halmahera Timur berharap dapat memetakan kembali skala prioritas anggaran agar tetap efisien.

Langkah ini dilakukan agar program-program yang mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh fluktuasi harga.

"Langkah peninjauan ulang ini diharapkan dapat memastikan prioritas anggaran tetap terjaga, sehingga program yang dinilai mendesak bagi masyarakat tidak terganggu oleh perubahan kondisi ekonomi, "tandas Ubaid Yakub. (*)