Kelangkaan BBM di Malut, Ahlan Djumadil Usul Tambahan Kuota Bio Solar di Halteng

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Wakil Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ahlan Djumadil menghadiri rapat penyampaian aspirasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan oleh para pelaku usaha dan pengemudi lintas Halmahera.

Melansir laman http://haltengkab.go.id, Selasa (19/5/2026), kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gosale, Sofifi, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.

Dihadiri Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Maluku Utara, perwakilan BPH Migas, Pertamina, Organda, sopir lintas antar kabupaten dan kota, serta sejumlah pelaku usaha.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Rumah Warga di Sibenpopo, Bupati Halteng: Pemerintah Komitmen Bantu Warga Bangkit

Dalam forum tersebut, para perwakilan Organda dan pengemudi lintas menyampaikan keluhan terkait kelangkaan BBM, khususnya Bio Solar, yang dinilai semakin menyulitkan aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah Maluku Utara. 

Pihak mereka menilai keterbatasan pasokan BBM berdampak langsung terhadap operasional kendaraan lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap kebutuhan BBM di daerah, terutama bagi wilayah dengan aktivitas transportasi dan industri yang terus meningkat seperti Kabupaten Halmahera Tengah.

Ia menyampaikan usulan agar kuota BBM jenis Bio Solar untuk Kabupaten Halmahera Tengah dapat ditambah hingga 3.000 kiloliter (KL) per tahun. 

Menurutnya, penambahan kuota tersebut sangat diperlukan guna menunjang kelancaran transportasi, distribusi logistik, serta menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

"Pemerintah daerah berharap adanya penyesuaian kuota BBM yang lebih proporsional sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik,” ujar Wakil Bupati.

Komitmen Pemkab Halmahera Tengah memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan energi dan BBM, sebagai bagian dari upaya menjaga mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)