Rakortek Pengawasan Pro SN di Ternate, Rizal Marsaoly Tekankan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan pentingnya penyelarasan program pembangunan nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengawasan Program Strategis Nasional (Pro SN) yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Maluku Utara, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara.

Baca juga: Pemkot Ternate Raih Apresiasi Pemerintah Pusat, Tauhid Soleman: Penghargaan Ini Milik Masyarakat

Dihadiri para wakil bupati, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta unsur Bappelitbangda, Inspektorat, dan Dinas Sosial se-Maluku Utara.

Rizal mengatakan, tujuan utama rapat koordinasi itu adalah memastikan seluruh pemerintah daerah mampu menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi Asta Cita Presiden serta target pembangunan nasional dalam RPJMN.

“Pemerintah daerah harus mampu merespons dan menunjang program-program nasional yang indikator capaiannya berada di daerah,” ujar Rizal usai kegiatan.

Menurutnya, Rakortek tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan keselarasan antara RPJMN pemerintah pusat dengan RPJMD pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara.

Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis nasional yang menjadi tanggung jawab bersama daerah di antaranya penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, stunting, hingga peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Nah, yang ingin dilihat adalah sejauh mana keberpihakan RPJMD dan program OPD terhadap kebijakan nasional tersebut. Keselarasan programnya sampai di mana dan capaiannya sudah seperti apa,” katanya.

Rizal menilai kegiatan itu sangat penting karena disertai coaching clinic terkait penyelarasan program melalui aplikasi e-Monev Bappenas yang menjadi instrumen penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, monitoring yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 kabupaten/kota menunjukkan keseriusan daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah.

“Ini kegiatan yang sangat menarik dan punya nilai tambah karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami rasionalisasi dan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam memastikan program prioritas tetap berjalan.

Karena itu, Rizal meminta seluruh perangkat daerah di Kota Ternate untuk segera melaporkan hasil coaching clinic dan evaluasi program agar dapat diketahui tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan program nasional.

“Saya ingin melihat sejauh mana keselarasan program Kota Ternate terhadap target nasional dan daerah. Karena pada prinsipnya, program daerah sebenarnya sudah mendukung kebijakan nasional, meskipun nama programnya berbeda,” jelasnya.

Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang secara substansi memiliki arah dan tujuan yang sama dengan program nasional meskipun dikemas dalam bentuk kegiatan berbeda di daerah.

Rizal berharap kebijakan fiskal nasional, termasuk TKD, ke depan dapat kembali normal agar strategi pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan optimal dan target RPJMN Presiden serta RPJMD daerah bisa tercapai dengan baik. (*)