Pimpin Ratas Evaluasi OPD, Wagub Malut Sarbin Sehe Tekankan Optimalisasi Serapan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Wagub Malut Sarbin Sehe meminta OPD meningkatkan kinerja untuk mencapai target serapan anggaran Triwulan II 2026.
• Pemprov Malut menekankan penyusunan LPPD yang akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
• Evaluasi OPD diharapkan mendorong birokrasi yang lebih profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Usai pimpin Upacara Hari Kelahiran Pancasila, Wagub Malut Sarbin Sehe didampingi Sekprov Malut Samsuddin A Kadir, menggelar Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Senin (1/6/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, diikuti oleh seluruh Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku Utara dengan agenda optimaliasi serapan anggaran serta peningkatan LPPD.

Membuka rapat, Sarbin Sehe meminta komitmen SKPD di lingkungan Pemprov Malut untuk meningkatkan kinerjanya, demi mencapai target realisasi penyerapan anggaran di Triwulan II tahun 2026.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Wagub Malut Sarbin Sehe Serukan Penguatan Ideologi Bangsa

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran tersebut secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Sekprov Malut Samsuddin A Kadir, juga meminta SKPD agar mematuhi standard operational procedure (SOP) administrasi serta melakukan koordinasi sebagai langkah meningkatkan kinerjanya.

Pembahasan berlanjut dengan optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Sarbin Sehe menegaskan, sesuai peraturan, Pemerintah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri. Meskipun penyusunan laporan masih memiliki tenggat waktu yang cukup, ia berharap, prosesnya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

"LPPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, yang bersifat administratif. Laporan ini harus mampu memberikan gambaran utuh mengenai apa yang telah dikerjakan selama satu tahun terakhir, agar lebih objektif,” ujar Wagub.

Ia juga menekankan, laporan yang disusun harus akurat dan transparan, sehingga dapat diterima oleh publik. "Laporan pertanggungjawaban ini harus benar-benar dapat diakses, dan dipahami oleh masyarakat,” tambahnya.

Sebagai closing statement rapat hari itu, Sarbin Sehe mengingatkan ratas ini menjadi momentum evaluasi terhadap tingkat pelayanan publik daerah kedepan.

Dibawah kepemimpian Sherly-Sarbin, Pemerintah terus mendorong agar seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
‎
‎Melalui kegiatan Ratas ini, Pemprov Maluku Utara juga berharap terciptanya peningkatan kinerja birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)