Anggaran Melebihi PAD, BAKN DPR RI Ungkap Alasan Maluku Utara Masih Berstatus WDP

Ringkasan Berita:1. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti sistem perencanaan anggaran Pemprov Maluku Utara yang dinilai melebihi kemampuan PAD
2. Hal itu disampaikan Herman Khaeron usai rapat bersama Pemprov Maluku Utara dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Selasa (2/6/2026)
3. Menurutnya, persoalan sisa lebih penggunaan anggaran perlu segera dicarikan solusi melalui kebijakan tepat, baik melalui revisi undang-undang maupun perubahan peraturan pemerintah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti sistem perencanaan anggaran Pemprov Maluku Utara yang dinilai melebihi kemampuan PAD.

Hal itu disampaikan Herman Khaeron usai rapat bersama Pemprov Maluku Utara dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, persoalan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) perlu segera dicarikan solusi melalui kebijakan yang tepat, baik melalui revisi undang-undang maupun perubahan peraturan pemerintah.

"Soal SiLPA ini harus dicarikan jalan keluar melalui kebijakan, apakah melalui revisi undang-undang atau revisi peraturan pemerintah, "ujar Herman.

Baca juga: Rapat Bersama BAKN DPR dan BPK, Pemprov Maluku Utara Bahas Perbaikan Fiskal Daerah

Ia menjelaskan, saat ini BAKN DPR RI masih melakukan telaah terhadap sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah sebelum nantinya dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR RI.

Herman menegaskan, mekanisme kerja BAKN berbeda dengan komisi di DPR RI karena setiap rekomendasi akan dibahas lintas kementerian dan sektor sebelum diputuskan secara resmi.

"BAKN berbeda dengan komisi. Kalau komisi menyimpulkan bersama mitra kerja, kami melakukan telaah bersama lintas kementerian sektoral sebelum dibawa ke paripurna, "katanya.

Dalam pertemuan tersebut, BAKN menyoroti pentingnya percepatan pengambilan keputusan anggaran serta penataan pelaksanaan anggaran agar lebih tertib dan akuntabel.

Kata Herman, status opini laporan keuangan Pemprov Maluku Utara yang saat ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar ke depan dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Maluku Utara saat ini masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian. Karena itu, ke depan harus memenuhi persyaratan laporan keuangan yang lebih baik agar bisa mencapai opini WTP, "ujar Herman.

Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang dinilai mulai melakukan penataan sistem pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik.

Selain itu, Herman menilai sinkronisasi antara sistem perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penganggaran.

"Bahkan kami menemukan di sini ada perencanaan anggaran yang melebihi kemampuan PAD. Ini yang kemudian berdampak pada sistem pelaporan keuangan sehingga statusnya masih dengan pengecualian, "tegasnya.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Rabu 3 Mei 2026: Nomor Hoki, Cinta, Karier Lengkap

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurut Herman, tujuan akhir dari perbaikan sistem keuangan daerah adalah memastikan seluruh anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Kita ingin seluruh pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan baik agar benar-benar efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, "tandas Herman. (*)