Bappeda Malut Tuntaskan Penilaian PPD 2026, Masuk Tahap Seleksi Nasional Bappenas

Ringkasan Berita:

• Bappeda Maluku Utara telah menuntaskan penilaian dokumen PPD 2026 kabupaten/kota dan mengirim hasilnya ke Bappenas.
• Penilaian mencakup kinerja, kualitas perencanaan, tata kelola, dan program unggulan daerah.
• PPD 2026 menjadi instrumen untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan terukur.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara selaku Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 telah menuntaskan seluruh tahapan penilaian dokumen kabupaten dan kota se-Maluku Utara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Penilaian dilakukan berdasarkan pedoman dan mekanisme PPD Tahun 2026 dengan menitikberatkan pada aspek kinerja pembangunan daerah, kualitas perencanaan pembangunan, tata kelola perencanaan, serta program unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.

Hasil penilaian tingkat provinsi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Sistem Digital Penghargaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari tahapan seleksi nasional.

Baca juga: DPRD Malut Pantau Pembangunan Mako Brimob Senilai Rp11 Miliar, Progres Capai 34,8 Persen

Tak hanya bertindak sebagai penyelenggara tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga turut berpartisipasi sebagai peserta PPD Tahun 2026 untuk kategori provinsi.

Seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan telah diselesaikan dan diunggah melalui Sistem Digital PPD sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 25 Mei 2026.

Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan instrumen evaluasi pembangunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas guna mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, konsisten, terukur, inovatif, implementatif, serta mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan PPD Tahun 2026, penilaian dokumen tingkat nasional untuk kategori kabupaten/kota berlangsung pada 4–18 Juni 2026. Selanjutnya, Tim Penilai Nasional akan menggelar pleno penetapan nominasi pada 22 Juni 2026.

Sementara untuk kategori provinsi, tahapan penilaian dokumen tingkat nasional berlangsung sejak 19 Mei hingga 2 Juni 2026, dengan pleno penetapan nominasi dijadwalkan pada 12 Juni 2026.

Daerah yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lolos pada tahap penilaian dokumen akan melanjutkan ke tahapan wawancara serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional. Tahapan ini menjadi penentu dalam seleksi daerah terbaik yang akan masuk nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa PPD bukan sekadar kompetisi administrasi, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

“PPD memberikan ruang bagi daerah untuk menunjukkan kualitas perencanaan, konsistensi program, dan kemampuan menghadirkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat."

"Yang kami dorong bukan hanya kelengkapan dokumen, tetapi juga kesesuaian arah pembangunan daerah dengan visi pembangunan provinsi, penguatan daya saing wilayah, serta kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujar Sarmin kepada Tribunternate.com, Jumat (5/6/2026) di Ternate.

Menurutnya, keikutsertaan Maluku Utara dalam PPD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan berbasis kinerja sekaligus mendorong pembelajaran antardaerah.

“Melalui PPD, kita dapat melihat sejauh mana perencanaan pembangunan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi daerah, hingga pembangunan yang inklusif di wilayah kepulauan."

"Ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan memperkuat integrasi antara kebijakan, program, dan hasil pembangunan,” tambahnya.