Buka Bimtek Siskeudes 2026, Wabup Halmahera Tengah Ingatkan Kades: Jangan Tunda Input Data

Ringkasan Berita:1. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) T.A 2026
2. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Halmahera Tengah di aula kantor mereka, Senin (15/6/2026)
3. Wabup Halmahera Tengah Ahlan Djumadil mengingatkan tantangan nyata Siskeudes versi terbaru yang menerapkan sistem pengendalian lebih ketat

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Wakil Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara Ahlan Djumadil membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) T.A 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Halmahera Tengah di aula kantor mereka, Senin (15/6/2026).

Bimtek yang mengusung tema "Sinkronisasi Penganggaran dan Pemantapan Penatausahaan Bagi Desa-Desa Se-Kabupaten Halmahera Tengah" ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Di antaranya Asisten II Setda Husain Ali, Kepala Dinas PMD Mustami Jamal, pimpinan OPD terkait, serta para kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan operator kecamatan.

Baca juga: Wabup Halmahera Tengah dan Direktur Ford Foundation Saling Tukar Buku Gagasan Pembangunan

Dalam laporan panitia, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Halmahera Tengah Siti Hawa menjelaskan, pelatihan ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0.9.

Yang mana fokus utamanya meliputi tahapan penatausahaan, perpajakan dan pelaporan.

Ia juga mengapresiasi karena seluruh desa di Halmahera Tengah saat ini telah menyelesaikan tahapan penganggaran dan berstatus posting.

"Bimtek ini bertujuan memberikan pembekalan teknis agar aparatur desa mahir melakukan input STS, SPP dan perpajakan secara digital."

"Kita ingin mewujudkan integrasi data keuangan yang bersih dan akuntabel," jelas Siti Hawa.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan/bendahara desa serta operator kecamatan.

Bimtek dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlan Djumadil mengingatkan tantangan nyata Siskeudes versi terbaru yang menerapkan sistem pengendalian lebih ketat.

"Begitu ada kegiatan, segera diinput, sekecil apa pun itu segera diselesaikan, kalau ditunda, pasti akan menumpuk di akhir tahun, "tegas Wabup Ahlan.

Ia juga meminta agar aparatur desa disiplin dan tidak menunda pekerjaan.

• Sterilisasi data: Aparatur desa diminta memanfaatkan kehadiran narasumber dari BPKP, KPPN, Kantor Pajak, Inspektorat hingga Kementerian terkait untuk berkonsultasi langsung jika ada kendala sistem.
• Dampak kelalaian: Kesalahan administrasi sekecil apa pun bisa menghambat proses pencairan dana desa pada tahap berikutnya.

Selain masalah keuangan, Ahlan Djumadil memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan para kepala desa mengenai dua isu krusial di lapangan.

• Penanganan sampah: Pemerintah desa diminta mengalokasikan anggaran secara tepat untuk mengatasi masalah sampah, terutama di kawasan Weda dan sekitarnya.
• Ketahanan pangan: Program ketahanan pangan di desa tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.