Protes Kenaikan BBM dan Beban Ekonomi, Ini Tuntutan Aliansi BEM Unkhair Ternate

Ringkasan Berita:1. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026)

2. Dalam aksi tersebut, massa aksi secara tegas menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya

3. Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi serta kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian menghimpit dan menekan kesejahteraan rakyat

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (15/6/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa aksi secara tegas menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi serta kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian menghimpit dan menekan kesejahteraan rakyat.

Presiden BEM Unkhair Ternate M. Fatahuddin Hadi menjelaskan, saat ini kondisi Indonesia sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Baca juga: Kawal Unjuk Rasa BBM, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan Pilih Jalan Kaki Bareng Massa

"Ekonomi Indonesia terus tertekan, ini merupakan cerminan dari rapuhnya fondasi ekonomi domestik kita."

"Tingginya ketergantungan pada impor serta tata kelola yang buruk membuat perekonomian kita menjadi sangat rentan, "ujar Fatahuddin dalam orasinya di tengah massa aksi.

Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok.

Kondisi ini secara otomatis mencekik daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah.

Selain masalah kurs, Fatahuddin juga menyoroti ketimpangan distribusi energi di lapangan. 

Menurutnya, kebijakan menaikan harga BBM non-subsidi hampir selalu dibarengi dengan kelangkaan BBM bersubsidi.

"Lemahnya pengawasan dari pemerintah membuka ruang terjadinya ketimpangan sehingga distribusi subsidi (BBam) menjadi tidak tepat sasaran, "kritiknya.

BEM Unkhair Ternate juga mengkritik implementasi beberapa program prioritas pemerintah pusat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes).

Yang menurut hemat Fatahuddin, kedua program tersebut bermasalah dari segi tata kelola dan sangat minim pengawasan.

Beban fiskal: Program yang tidak dikelola dengan matang dinilai berpotensi menjadi beban fiskal baru bagi negara.

Anggaran fantastis: Program MBG disebut-sebut menghabiskan anggaran hingga Rp 1,5 triliun per hari, sebuah angka yang dinilai fantastis di tengah kesulitan ekonomi warga.