Saran Pembentukan Tim Pengawas BBM Subsidi di Halmahera Selatan Pascakenaikan Harga Pertamax

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara diminta membentuk tim pengawasan dan pengendalian penjualan BBM bersubsidi
2. Langkah ini diambil menyusul potensi meningkatnya konsumsi Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax yang telah naik di angka Rp 16.250 per liter
3.  Ady Hi. Adam: pengawasan perlu diperketat untuk mengantisipasi pengguna Pertamax ke Pertalite yang berpotensi meningkatkan permintaan BBM subsidi

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara diminta membentuk tim pengawasan dan pengendalian penjualan BBM bersubsidi.

Langkah ini diambil menyusul potensi meningkatnya konsumsi Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax yang telah naik di angka Rp 16.250 per liter.

Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Hi. Adam mengatakan bahwa pengawasan perlu diperketat untuk mengantisipasi pengguna Pertamax ke Pertalite yang berpotensi meningkatkan permintaan BBM subsidi.

"Persoalan yang akan dihadapi adalah stok Pertalite mencukupi atau tidak. Karena itu, pengawasan penjualan BBM bersubsidi harus diperketat, "kata Ady dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Robohkan Pagar DPRD Halmahera Selatan saat Aksi Tolak Kenaikan BBM

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penjualan BBM bersubsidi jika pengguna Pertamax beralih ke Pertalite.

Ia pun menyebut penimbunan dan permainan harga di luar SPBU sangat rentan terjadi jika Pemkab Halmahera Selatan tidak cepat mengambil langkah pengawasan dan pengendalian.

"Maka perlu ada tim yang dibentuk. Tim ini juga harus melibatkan aparat penegak hukum agar proses pengawasan dan pengendalian di lapangan bisa berjalan maksimal, "imbuh Ady.

Baca juga: Kawal Unjuk Rasa BBM, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan Pilih Jalan Kaki Bareng Massa

Ady menambahkan, kuota BBM bersubsidi terhadap industri juga harus dihilangkan dan difokuskan kepada masyarakat kecil seperti nelayan maupun angkutan umum.

"Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka jasa transportasi juga akan naik, begitu juga harga ikan. Karena nelayan keluar tangkap ikan itu pakai BBM bukan pakai air mineral, "tandasnya.

Kepala Diskoperindag Halmahera Selatan, Adriani Radjiloen saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp belum merespons. (*)