Buka Rakor UKPBJ, Kepala BPBJ Malut Hairil Hi Hukum Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang digelar di Bella Hotel Ternate, Kamis (28/8/2025).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum. Turut dihadiri perwakilan UKPBJ dari 10 kabupaten/kota.

Baca juga: Hadiri Konferensi PGME, Ahmad Laiman Dorong Pemenuhan Dokter Spesialis untuk Tidore

Agenda utama Rakor adalah percepatan capaian tingkat kematangan UKPBJ proaktif, sesuai target yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam sambutannya, Hairil Hi Hukum menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah penyegaran, pembelajaran, sekaligus evaluasi.

"Kematangan UKPBJ bukan hanya soal administrasi dan kepatuhan regulasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal, agar proses pengadaan lebih efisien, transparan, dan akuntabel," ucap Hairil.

Berdasarkan data resmi https://siukpbj.lkpp.go.id per 28 Agustus 2025, dari 11 UKPBJ di Maluku Utara, baru 3 unit yang berhasil mencapai Level 3 (Proaktif) dengan pencapaian penuh 9/9, yakni UKPBJ Provinsi Maluku Utara, UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan.

Sementara 8 UKPBJ lainnya masih berada di bawah level proaktif dengan capaian yang bervariasi, mulai dari 8/9 hingga hanya 1/9.

Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antar daerah di Maluku Utara.

Kategori Proaktif (9/9) yakni Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan menjadi daerah yang sudah sepenuhnya memenuhi standar kematangan UKPBJ.

Hal ini menunjukkan kesiapan yang baik dalam digitalisasi, regulasi, hingga tata kelola pengadaan barang/jasa.

Mendekati Proaktif (8/9) Empat kabupaten yakni Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Pulau Morotai sudah hampir menyentuh level sempurna.

"Kekurangan satu poin menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," kata Hairil.

Kategori masih tertinggal atau jauh dari target yakni Kabupaten Halmahera Utara (6/9) dan Halmahera Tengah (4/9).

"Kondisi lebih mengkhawatirkan dialami Kabupaten Halmahera Barat (3/9) dan Kabupaten Kepulauan Sula yang hanya mencatat 1/9, menandakan masih banyak aspek pengadaan yang belum terpenuhi," ucap Hairil.