Hadiri Rakor Sinkronisasi di IPDN Jatinangor, Sekkab Halmahera Timur Paparkan Sejumlah Proker 2026

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Selatan menyampaikan sejumlah proker 2025 pada rakor sinkronisasi program dan kegiatan 2025
2. Sejumlah usulan program ditujukan ke masing-masing kementerian dan lembaga non-kementerian
3. Program tersebut mencakup bidang infrastruktur, ekonomi dan pelayanan dasar

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Sekkab Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat hadiri rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi program dan kegiatan 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Informasi yang dihimpun Tribunternate.com, Ricky didampingi Kepala Bappeda Halmahera Timur yang telah menyiapkan sejumlah usulan program kerja (Proker) 2026.

Rakor diikuti 1.104 peserta terdiri dari berbagai sekertaris daerah dan Kepala Bappeda provinsi serta kabupaten dan kota.

Saat dikonfirmasi via ponsel, Ricky mengaku sejumlah usulan program ditujukan ke masing-masing kementerian dan lembaga non-kementerian.

Baca juga: Meryta Oktaviane Ungkap Manfaat Program Rehab BPJS Kesehatan dalam Podcast Tribun Ternate

"Jadi kami telah menyiapkan daftar program prioritas yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional, "katanya, Senin (27/10/2025).

Program tersebut mencakup bidang infrastruktur, ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat Halmahera Timur.

Sehingga melalui forum kegitan ini menjadi sarana penting menjembatani kebutuhan pembangunan daerah ke pemerintah pusat.

"Melalui forum ini kami dapat menyampaikan aspirasi daerah secara langsung."

"Dan kami ingin agar program daerah mendapat dukungan pusat untuk percepatan pembangunan, "harapnya.

"Harapanya dari hasil rakor ini mendapatkan hasil sinergi antara wilayah dalam pelaksanaan pembagunan tahun depan, "tandasnya.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Selasa 28 Oktober 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Rakor menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga teknis.

Di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB dan Kementerian Kesehatan.

Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan diisi dengan sejumlah paparan kebijakan nasional. (*)